Enam Bulan Pascabencana, Gubernur Aceh Minta Percepatan Pemulihan Infrastruktur

Caption Foto Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Banda Aceh. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor meski bencana tersebut telah berlalu sekitar enam bulan. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian pemulihan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa sektor pertanian dan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani. Ia menyebut masih banyak lahan persawahan yang belum dapat dimanfaatkan kembali akibat dampak bencana. Selain itu, kerusakan jaringan irigasi, jembatan, dan sejumlah ruas jalan juga masih membutuhkan perhatian serius.

“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” katanya.

Menurut Mualem, kondisi sungai di sejumlah daerah juga menjadi persoalan mendesak karena berpotensi memicu banjir berulang serta berdampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam mempercepat proses pemulihan di berbagai sektor yang terdampak bencana.

Baca juga: Tiga Menteri Turun ke Aceh, Bahas Pangan dan Pemulihan Bencana

“Insya Allah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar pria yang akrab disapa Mualem itu.

Pada rapat yang sama, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti kondisi inflasi di Aceh yang saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dan perhatian pemerintah pusat untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Selain itu, Fadhlullah juga memaparkan perkembangan realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang telah mencapai 45 persen. Ia mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung program pembangunan dan pemulihan pascabencana.

“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujar Wagub.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional Penanganan Pascabencana, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali berfungsi secara normal.

Ia menjelaskan, pemulihan terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas antarwilayah. Khusus untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk mendukung rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.

“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.

Menteri Dalam Negeri juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dana sebesar dua persen mulai tahun mendatang sebagai bagian dari dukungan percepatan pembangunan dan pemulihan daerah.

“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkas Tito.