Sekda Aceh Gandeng LSM & Pelaku Usaha untuk Bangkitkan Ekonomi Pascabencana

Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi besar untuk memulihkan ekonomi pascabencana. Dari UMKM hingga dunia usaha, semua diajak turun langsung agar Aceh bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan ekonomi pascabencana. Kolaborasi tersebut dinilai penting guna memastikan perekonomian masyarakat kembali pulih melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terarah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan perlunya percepatan pemulihan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kewenangan masing-masing sektor. Ia meminta perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitas agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pemulihan ekonomi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir, dalam rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala SKPA, unsur organisasi masyarakat sipil, LSM, serta yayasan peduli pascabencana.

Dalam kesempatan itu, Sekda menekankan pentingnya dukungan dari Civil Society Organizations (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi. Menurutnya, kontribusi tersebut dapat diberikan melalui pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, hingga bantuan sumber daya.

Baca juga: Sekda Aceh Gandeng 95 Perusahaan buat Perkuat Tanggap Darurat Bencana

M. Nasir juga mengingatkan bahwa beban pemulihan tidak seharusnya bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah daerah mendorong adanya pembagian peran, termasuk bantuan skala kecil, hibah, dan program kemitraan bagi kelompok usaha mikro dan unit-unit kecil lainnya.

Terkait aspek permodalan, Pemerintah Aceh menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama. Dinas tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.

“Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jaringan pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang,” tambahnya.

Untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh saat ini tengah menginventarisasi dan mengompilasi usulan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Tahun 2026. Upaya ini dilakukan agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” tutupnya.