KKP Turun Tangan Atasi Pendangkalan Muara di Aceh, 13 Pelabuhan Disurvei

Pertemuan KKP dengan Gubernur Aceh membahas penanganan muara dangkal yang berdampak pada aktivitas nelayan. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons permintaan Pemerintah Aceh terkait penanganan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).

Permana menjelaskan, kunjungannya ke Aceh merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Pemerintah Aceh kepada KKP terkait kondisi muara yang dangkal dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan.

“Kami datang untuk menyampaikan permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” kata Permana.

Ia menyebutkan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan peninjauan terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan.

Adapun pelabuhan yang menjadi fokus tersebut meliputi Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro (Pidie), Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja (Pidie Jaya), Kuala Peudada (Bireuen), Kuala Pusong (Lhokseumawe), Kuala Krueng Mane (Aceh Utara), Kuala Anak Laut (Singkil), Kuala Ujung Baroh (Aceh Barat), serta Kuala Ujung Serangga (Aceh Barat Daya).

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa penanganan pendangkalan muara merupakan kebutuhan mendesak mengingat Aceh memiliki garis pantai yang luas dan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap sektor kelautan.

Baca juga: Fahri Hamzah Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh Jaya

“Kita punya 28 muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar 6 juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak lain dari pendangkalan muara, terutama terhadap potensi banjir di kawasan permukiman.

“Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke organisasi. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” katanya.

Selain itu, Mualem turut meminta perhatian pemerintah pusat untuk menangani persoalan abrasi yang terjadi di wilayah Aceh Utara secara menyeluruh.

“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” demikian Mualem.

Langkah koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan permasalahan pesisir di Aceh, sekaligus mendukung aktivitas nelayan dan mengurangi risiko bencana di wilayah terdampak.