ACEH - Banda Aceh didirikan oleh Sultan Johan Syah pada 22 April 1205 Masehi, bertepatan dengan 1 Ramadhan 601 Hijriah. Sejak awal kemunculannya pada abad ke-13, kota yang dijuluki Serambi Mekkah ini telah menempati posisi penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Usianya yang tua menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu kota tertua di kawasan Asia Tenggara.
Dalam perjalanan sejarahnya, Banda Aceh berkembang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, sebuah kerajaan Islam yang mulai menunjukkan pengaruh kuat sejak abad ke-14.
Berdirinya kesultanan tersebut tidak terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang lebih dahulu berkembang di wilayah Aceh, seperti Kerajaan Indra Purba, Indra Purwa, Indra Patra, serta Indrapura atau Indrapuri. Bukti mengenai Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan kesultanan ditemukan pada batu nisan Sultan Firman Syah, yang menyebutkan bahwa ibu kota Kesultanan Aceh berada di Kutaraja, nama lama Banda Aceh.
Perkembangan Banda Aceh juga berkaitan erat dengan eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, pusat kekuasaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam setelah terjalin hubungan yang stabil dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Lokasi istana Meukuta Alam berada di kawasan Banda Aceh saat ini, memperkuat peran kota ini sebagai pusat politik dan pemerintahan.
Secara etimologis, nama Banda Aceh berasal dari kata bandar yang berarti pelabuhan, serta Aceh yang merujuk pada wilayah kekuasaan kerajaan. Sejak masa awal, kota ini dikenal sebagai pelabuhan dagang internasional yang ramai, menjadi titik pertemuan pedagang dari Arab, Turki, India, hingga Tiongkok.
Sultan Ali Mughayat Syah kemudian tampil sebagai penguasa pertama Kesultanan Aceh Darussalam yang memerintah dari Banda Aceh. Ia memimpin selama kurang lebih sepuluh tahun. Prasasti pada batu nisannya mencatat bahwa Sultan Ali Mughayat Syah wafat pada 12 Dzulhijah 936 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus 1530 Masehi.
Baca juga: Kenalan Sama 9 Kecamatan Banda Aceh: Pusat Pendidikan Sampai Jantung Ekonomi Kota
Walau masa pemerintahannya relatif singkat, ia berhasil meletakkan dasar Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara, sekaligus kota pertahanan yang strategis untuk mengamankan jalur perdagangan laut dan perjalanan jamaah haji dari ancaman armada Portugis.
Puncak kejayaan Banda Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada periode ini, Banda Aceh berkembang pesat sebagai pusat perdagangan maritim, terutama komoditas lada yang sangat diminati pasar Eropa. Sultan Iskandar Muda menata kota ini sebagai “taman dunia” dengan membangun kompleks istana Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai Darud Dunya atau Taman Dunia.
Memasuki masa kolonial, kondisi Banda Aceh berubah drastis. Pada agresi militer Belanda kedua, pasukan Aceh melakukan evakuasi besar-besaran dari kota. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Jenderal Van Swieten kemudian memproklamasikan jatuhnya Kesultanan Aceh dan mengganti nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Nama ini digunakan hingga masa awal kemerdekaan Indonesia.
Setelah bergabung sepenuhnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama Banda Aceh kembali dipulihkan. Penggantian nama tersebut ditetapkan pada 28 Desember 1962 melalui keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Mei 1963 Nomor Des 52/1/43-43.
Tragedi besar melanda Banda Aceh pada 26 Desember 2004, ketika gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter di Samudra Hindia memicu gelombang tsunami dahsyat. Bencana ini menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan lebih dari 60 persen wilayah kota. Namun, melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi berskala besar dengan dukungan internasional, Banda Aceh perlahan bangkit kembali. Peristiwa ini juga menjadi titik awal tercapainya perdamaian Aceh pada tahun 2005.
Saat ini, Banda Aceh dikenal sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Aceh, kota pendidikan terbesar di wilayah tersebut, serta destinasi wisata sejarah dan religi. Lebih dari itu, Banda Aceh menjadi simbol ketahanan, kebangkitan, dan rekonstruksi pascatsunami. Secara administratif, kota ini terbagi ke dalam sembilan kecamatan dan 90 gampong, serta terus berkembang sebagai wajah utama Provinsi Aceh.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berbagai Sumber