ACEH - Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 secara resmi dibuka oleh Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris. Kegiatan tersebut dilakukan di Aula UDKP Kantor Camat Darul Imarah, Aceh Besar pada Selasa (15/07/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Syeh Muharram menyampaikan pesan tegas sekaligus menggugah semangat seluruh peserta. Ia mengawali arahannya dengan melakukan absensi langsung kepada camat, kepala puskesmas, dan para penyuluh.
“Saya ingin memastikan semua unsur yang terkait langsung hadir dan serius mengikuti kegiatan ini. Karena ini bukan acara biasa, ini adalah panggilan tanggung jawab untuk menyelamatkan generasi kita,” tegas Bupati.
Permasalahan stunting bukan hanya terjadi pada masa kehamilan, namun juga ada faktor makanan yang menjadi pendamping ASI.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar Salurkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran di Lam Bheu
“Banyak yang salah mengira stunting hanya terjadi karena faktor kehamilan. Padahal justru banyak kasus muncul setelah anak memasuki usia satu hingga dua tahun, ketika mulai makan makanan pendamping ASI,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh unsur TPPS agar aktif bergerak di masyarakat, bukan hanya hadir dalam forum-forum formal semata.
“Kita butuh militansi, semangat perjuangan. Jangan hanya aktif di dalam ruangan, tapi hadir di masyarakat. Jangan biarkan stunting menjadi warisan masa depan kita,” tegasnya.
Bupati berharap dengan turunnya angka stunting akan menumbuhkan generasi yang berkualitas.
“Jika semua elemen bergerak dengan semangat dan sinergi, saya yakin kita bisa turunkan angka stunting dan mewariskan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” harap Syech Muharram.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBPP dan PA) Kabupaten Aceh Besar, Drs. Fadhlan menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat yang dipimpin pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Rapat ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi ini adalah bentuk konkret pelaksanaan amanah nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Intervensi paling besar justru ada di kabupaten dan desa. Di situlah titik krusialnya,” jelas Fadhlan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data posyandu, angka stunting di Aceh Besar masih berada di kisaran 16,1 persen. Angka tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi kabupaten ini.
“Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah. Oleh karena itu, kita harus menyatukan langkah, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh akan mengawasi secara ketat pelaksanaan program ini,” pungkas Fadhlan.
Dalam acara ini hadir juga Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Bidang Tata Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Farhan, AP, para kepala OPD, camat dan Forkopimcam Darul Imarah, seluruh camat dan kepala puskesmas se-Aceh Besar, koordinator pendamping desa, penyuluh, kader penurunan stunting, serta para undangan lainnya
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Acehbesarkab.go.id
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
