Air Bersih Bukan Sekadar Bisnis: Aceh Besar Dukung Inovasi PDAM demi Layanan Lebih Baik

Rapat Diseminasi Kebijakan BUMD Air Minum se-Aceh berlangsung intens. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh memimpin diskusi strategi penguatan PDAM, diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota se-Aceh. (Dok : MC Aceh Besar)

ACEH - Bupati Aceh Besar yang diwakili oleh Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar, Darwan Asrizal, S.E., M.T,  menghadiri Rapat Diseminasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang digelar di Ruang Potensi Daerah I, Lantai III, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada Rabu (16/07/2025).

Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini Zubir, S.Sos., M.Si., memimpin rapat tersebut dan diikuti oleh para direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se-Aceh serta kepala bagian perekonomian dari berbagai kabupaten/kota. Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi dan diskusi strategi terkait tata kelola air minum di daerah.

Darwan Asrizal menyatakan bahwa pelayanan publik terkait air bersih merupakan hal krusial, jadi pemerintah kabupaten Aceh Besar mendukung penuh penguatan kelembagaan dan manajemen PDAM demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca juga: Warga Aceh Besar Krisis Air Bersih, Kinerja PDAM Dipertanyakan

“Kami di Aceh Besar menyadari bahwa air bersih adalah prioritas utama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan daerah selalu mempertimbangkan keinginan dan keterjangkauan akses air bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap PDAM terus berubah yang ke arah yang lebih baik dalam hal peningkatan kapasitas PDAM, baik dari sisi manajerial, teknis, maupun pelayanan. “PDAM harus terus berinovasi dan membangun sistem yang lebih efisien dan tangguh, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan keterbatasan sumber daya udara,” tambahnya.

Sementara itu, Zaini Zubir menegaskan bahwa PDAM memiliki misi sosial yang lebih penting daripada bisnis. 

“PDAM bukan perusahaan biasa. Ia adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas air bersih,” tegasnya.

Para direktur PDAM dan kepala bagian perekonomian dari berbagai daerah di Aceh menyimak dan merumuskan kebijakan bersama. (Dok : MC Aceh Besar)

Ia juga menyinggung tentang kebijakan tarif air minum. “Kita tidak bisa gegabah dalam menetapkan tarif. Kenaikan harga udara bisa berdampak pada inflasi daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus melalui kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Zaini.

Lebih lanjut, ia menyoroti tentang kebutuhan masyarakat akan air bersih yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi. “Di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang cepat, air bersih menjadi semakin langka dan mahal. Oleh karena itu, PDAM tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat,” tandasnya.

Forum tersebut juga mengevaluasi kinerja PDAM, distribusi air bersih di wilayah terpencil, serta strategi penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. 

Sehingga masing-masing daerah dapat menyampaikan kendala dan usulan perbaikan guna mewujudkan sistem penyediaan air minum yang adil dan berkelanjutan.

Rapat ini diharapkan rapat menyatukan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sektor air minum, serta mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat di seluruh Aceh.