Menko PMK: Tak Ada Libur untuk Bencana, Pemulihan Aceh–Sumbar Dikebut

Menko PMK Prof. Pratikno memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Aceh tetap berjalan meski memasuki libur Natal dan Tahun Baru. (Dok : Bidang Komunikasi Kebencanaan/Beratria Sukisno)

ACEH - Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan, meski memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut, Kamis (25/12/2025).

Pratikno menegaskan, pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah tetap bekerja tanpa henti untuk memastikan seluruh tahapan tanggap darurat dan pemulihan berjalan optimal.

“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang tersambung secara daring dari Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, lima kabupaten/kota di Sumatra Utara, serta empat kabupaten/kota di Sumatra Barat.

Meski demikian, di Provinsi Aceh terdapat 11 kabupaten yang masih akan memperpanjang status tanggap darurat akibat kondisi lapangan dan akses yang belum sepenuhnya pulih.

“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” lanjutnya.

Baca juga: Bupati Aceh Tengah Pastikan Data Korban Bencana Lanjut Tahap II ke BNPB

Percepatan Pembangunan Hunian

Percepatan penanganan darurat juga terlihat dari pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut, meski memasuki momen pergantian tahun.

Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih berada pada tahap pematangan lahan serta pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara. Adapun Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam tahap identifikasi lahan.

Pratikno menjelaskan, pembangunan huntara dan huntap dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI, serta Polri, dengan koordinasi oleh BNPB.

“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat atas koordinator dari BNPB,” jelasnya.

Selain huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang harus direlokasi, termasuk hunian mandiri yang dibangun di atas lahan milik warga.

Sementara di Sumatra Utara, empat daerah telah memasuki proses pembangunan huntara dan huntap, yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat. Di Sumatra Barat, pembangunan huntara berlangsung di lima kabupaten, antara lain Pesisir Selatan sebanyak 8 unit, Lima Puluh Kota 3 kopel, Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit, Tanah Datar 1 kopel, serta Agam 2 kopel.