Musrenbang 2027, Banda Aceh Prioritaskan Infrastruktur Dasar

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka Musrenbang RKPD 2027 dengan fokus pembangunan berbasis kolaborasi. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)

ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh mengarahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada peningkatan layanan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, serta penguatan kemitraan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Lantai IV Mawardy Nurdin, Senin (13/4/2026).

Illiza menegaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai “Kota Kolaborasi” sebagaimana tertuang dalam RPJM 2025–2029. Menurutnya, RKPD 2027 menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“RKPD Tahun 2027 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.”

Baca juga: Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Aceh Besar Fokus 4 Prioritas Pembangunan

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian pembangunan daerah. Hingga tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh tercatat mencapai angka 39,55, yang menempatkan kota ini sebagai salah satu yang terbaik secara nasional.

“Ini mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang terus meningkat,” paparnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh tercatat sebesar 4,66 persen. Meski mengalami sedikit perlambatan, pendapatan per kapita justru meningkat hingga sekitar Rp104,3 juta, tertinggi di Provinsi Aceh. Kondisi ini menunjukkan daya tahan ekonomi masyarakat yang tetap terjaga.

Illiza menekankan, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Melalui forum Musrenbang tersebut, ia berharap para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi terbaik, baik berupa gagasan, kritik konstruktif, maupun dukungan nyata terhadap program pembangunan daerah.

“Pendekatan multi-pihak ini menjadi kunci untuk memperluas dampak pembangunan, mempercepat inovasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.