Hari Otonomi Daerah 2026, Pemko Banda Aceh Fokus Layanan Publik & Kinerja ASN

Afdhal Khalilullah saat memimpin apel gabungan Pemko Banda Aceh dalam rangka Hari Otonomi Daerah 2026 di halaman Balai Kota. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)

ACEH - Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, memimpin apel gabungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota, Senin (4/5/2026).

Apel diikuti oleh jajaran pejabat utama pemerintah kota, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, keuchik, hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Dalam amanatnya, Afdhal menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran yang dinilai berhasil menyukseskan berbagai agenda penting, mulai dari peringatan hari jadi Kota Banda Aceh hingga sejumlah kegiatan berskala nasional.

“Kepercayaan yang diberikan kepada Banda Aceh sebagai tuan rumah berbagai kegiatan nasional merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi seluruh pihak. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepercayaan tersebut tidak datang secara instan, melainkan melalui konsistensi dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Karena itu, seluruh ASN diminta terus meningkatkan kinerja sekaligus menjaga integritas dalam pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Afdhal juga menyinggung capaian Pemerintah Kota Banda Aceh yang berhasil meraih penghargaan nasional, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan dan akses layanan kesehatan.

“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti bahwa kerja kita sudah berada di jalur yang tepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, semakin besar kepercayaan yang diberikan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban ke depan.

Baca juga: Pasca Kasus Daycare, Kutaraja Siap Data Seluruh Tempat Penitipan Anak

Selain itu, Afdhal turut menyoroti isu sosial yang menjadi perhatian, termasuk kasus kekerasan terhadap anak yang sempat terjadi di salah satu tempat penitipan anak di Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah cepat melalui pendampingan korban serta evaluasi sistem pengawasan.

“Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak di kota ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut momentum apel tersebut juga berkaitan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, otonomi daerah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Memasuki bulan Mei, Pemerintah Kota Banda Aceh akan menghadapi sejumlah agenda penting, di antaranya pelepasan jamaah haji, rapat kerja pemerintah kota, hingga kegiatan retret untuk memperkuat sinergi antar jajaran.

Selain itu, pemerintah juga mulai mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di sejumlah gampong, serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan berbasis data.