Cek Fakta di Lapangan: Kapolres & DPRK Aceh Utara Tinjau Sengketa Lahan

Kapolres Lhokseumawe bersama Ketua DPRK Aceh Utara dan Pansus HGU turun langsung ke Desa Pulo Meuria meninjau lokasi konflik lahan antara warga dan PT Satya Agung. (Dok : Polres Lhokseumawe)

ACEH - Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, SH, SIK, MH, MSM turun langsung ke Desa Pulo Meuria, Kecamatan Geurudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, untuk meninjau lokasi lahan yang menjadi sumber konflik antara PT Satya Agung dan warga setempat, Sabtu (15/11/2025).

Kehadiran Kapolres di titik konflik merupakan langkah strategis untuk memastikan situasi tetap aman, mencegah potensi gejolak sosial, serta menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan dilakukan bersama Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, serta Panitia Khusus (Pansus) HGU dan Industri Kabupaten Aceh Utara yang diketuai Tajudin, S.Sos. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani persoalan lahan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.

Dalam kunjungannya, Kapolres Lhokseumawe dan rombongan mengecek langsung batas-batas lahan, mulai dari area yang telah ditanami perusahaan, lahan yang digarap warga, hingga kawasan yang belum dikelola sama sekali. Pemetaan faktual ini menjadi dasar penting sebelum keputusan penyelesaian diambil.

“Kami hadir untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar tidak ada kesimpangsiuran. Dengan mengetahui mana lahan perusahaan, mana lahan warga, dan mana yang belum digarap, penyelesaian dapat diarahkan secara adil dan damai,” ujar Kapolres.

Baca juga: Polres Nagan Raya Turun Langsung Awasi Eksekusi Objek Sengketa

Ia menegaskan bahwa Polri selalu mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis dalam menangani sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Stabilitas sosial, kata Kapolres, adalah prioritas utama.

“Harapan kami, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan perusahaan. Kami memastikan tidak ada gejolak yang memecah belah warga, sehingga lingkungan tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegasnya.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, juga menyampaikan dukungan terhadap pemetaan ulang dan verifikasi lapangan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak mana pun.

Sementara itu, Ketua Pansus HGU dan Industri, Tajudin, S.Sos., menegaskan bahwa pihaknya terus melengkapi data dan dokumen pendukung agar proses penyelesaian memiliki landasan kuat dari sisi legal maupun sosial.

Kehadiran Kapolres, Ketua DPRK, dan Pansus di Desa Pulo Meuria disambut antusias oleh masyarakat. Sulaiman, perwakilan kelompok tani setempat, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir sebagai penengah dan memprioritaskan kepentingan masyarakat serta menjaga suasana tetap kondusif. Langkah ini dianggap memberi harapan besar terhadap penyelesaian konflik secara damai dan adil.

Dengan pemetaan lebih akurat dan kerja sama lintas pihak, diharapkan konflik lahan di Kecamatan Geurudong Pase dapat diselesaikan tanpa gesekan. Warga dan perusahaan pun diharapkan dapat mempertahankan hubungan yang harmonis agar lingkungan sosial tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.