Rapat Pascabencana Aceh, Mualem Desak Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sikap tegas dalam rapat pemulihan pascabencana bersama DPR RI dan jajaran menteri di Banda Aceh. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tampil tegas dalam rapat pemulihan pascabencana Aceh yang digelar di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Rapat strategis tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan serta anggota DPR RI, sejumlah menteri terkait, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, unsur Forkopimda Aceh, serta para bupati dari daerah terdampak bencana.

Di hadapan pimpinan DPR RI, jajaran menteri, dan kepala daerah, Mualem menegaskan bahwa proses pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor membutuhkan dukungan kuat dan nyata dari Pemerintah Pusat.

Ia mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR RI serta para menteri yang dinilainya telah menunjukkan perhatian serius terhadap kondisi Aceh setelah bencana yang terjadi pada akhir November lalu.

Mualem menegaskan, Pemerintah Aceh tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana. Berbagai langkah cepat telah dilakukan, mulai dari penetapan status darurat bencana tingkat provinsi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di berbagai wilayah.

“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun kami menyadari, pemulihan pasca bencana tidak bisa hanya dibebankan ke daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” tegas Mualem.

Baca juga: Pemulihan Pascabanjir Aceh, Wagub Usul Bantuan Rumah Rp98 Juta

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pemulihan dapat berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Fokus utama pemulihan, kata Mualem, mencakup perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut menyampaikan perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana. Ia menyoroti sejumlah mekanisme bantuan, seperti pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya, yang menurutnya perlu penyesuaian karena kondisi pascabencana tidak bisa disamakan dengan daerah normal.

Selain itu, Wagub juga mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir dengan kategori rusak berat di Aceh ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit. Angka tersebut merujuk pada standar anggaran rumah layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung proses penanganan dan pemulihan bencana di Aceh. Ia bahkan mengungkapkan rencana DPR RI untuk berkantor di Aceh guna memastikan seluruh proses berjalan optimal.

“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga juga menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” kata Dasco.