Pemulihan Pascabanjir Aceh, Wagub Usul Bantuan Rumah Rp98 Juta

Wakil Gubernur Aceh menghadiri rapat koordinasi penanganan banjir bersama Menko PMK dan BNPB, membahas percepatan pemulihan dan bantuan rumah warga terdampak. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Wakil Gubernur Aceh meminta Pemerintah Pusat agar meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).

Dalam rapat itu, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa besaran bantuan rumah layak huni yang berlaku saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah sesuai standar di Aceh. Menurutnya, nilai Rp98 juta merujuk pada standar pembangunan rumah layak huni yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Aceh.

“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Wagub.

Selain sektor perumahan, Wagub juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan dampak banjir terhadap sektor produktif masyarakat. Ia meminta agar pemulihan lahan sawah, tambak, dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian warga segera dilakukan. Menurutnya, kawasan permukiman yang terendam lumpur juga perlu segera dibersihkan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemerintah pusat, kata dia, juga berkomitmen memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.

Pratikno juga menyinggung kebutuhan masyarakat Aceh menjelang bulan Ramadhan, termasuk perhatian khusus bagi calon jemaah haji yang berasal dari wilayah terdampak banjir.

Baca juga: Aceh Tengah Dapat Dump Truk Hibah, Dorong Target Kabupaten Bersih 2025

“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kita pikirkan. Untuk jemaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pendataan menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Pratikno menyatakan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta agar seluruh bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih cukup luas. Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sementara 11 kabupaten/kota lainnya masih berada dalam status tanggap darurat.

Terkait penanganan rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema yang diterapkan. Warga yang sementara tinggal bersama keluarga akan diberikan bantuan biaya hidup per kepala keluarga setiap bulan. Sementara warga yang tidak lagi memiliki tempat tinggal akan difasilitasi hunian sementara.

Hunian sementara tersebut, lanjutnya, tidak harus dibangun terpusat di satu lokasi, melainkan dapat ditempatkan di berbagai lahan kosong, selama memenuhi spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir turut memaparkan kondisi dampak banjir serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyebutkan bahwa Aceh sebelumnya diarahkan oleh Menko Infrastruktur untuk mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) guna mempercepat pembersihan wilayah terdampak serta memfasilitasi kepulangan warga dari lokasi pengungsian.