Jelang Ramadhan, Pemulihan Bencana Aceh Didorong Lebih Cepat dan Terpadu

Kemendagri bersama Satgas DPR RI memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. (Dok : Diskominfo Aceh) 

ACEH - Dalam rangka mendukung arahan Presiden Republik Indonesia serta kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh.

Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Rabu (7/1/2026), seluruh kementerian dan lembaga sepakat memperkuat sinergi serta meniadakan ego sektoral agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, terintegrasi, dan masyarakat terdampak benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.

Sejumlah capaian telah dilaporkan dalam rapat tersebut. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak bencana dan memulai kembali kegiatan pembelajaran di 2.468 sekolah.

Selain itu, pemerintah telah mendirikan 18 tenda belajar dan akan mendistribusikan tambahan 80 tenda belajar. Dukungan pendidikan juga diberikan melalui penyaluran 15.500 paket perlengkapan sekolah, serta pemberian tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp15,7 miliar yang ditransfer langsung ke rekening penerima.

Baca juga: Mahasiswa KKN USK Didorong Jadi Garda Terdepan Pemulihan Bencana di Aceh

Sementara di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengerahkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Meski demikian, masih terdapat tiga puskesmas yang perlu direlokasi.

Rapat tersebut juga menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak bencana.

Untuk memastikan pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran, Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Koordinator Lintas Sektor yang juga Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, menyepakati sejumlah poin prioritas penanganan pada tahap pemulihan.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Selain itu, prioritas penanganan juga mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional.

Baca juga: Menkeu Pastikan Dana Siap Pakai Rp2,9 T Siap Dukung Pemulihan Bencana di Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa upaya percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten dan kota terdampak. Pekerjaan tersebut akan terus dilaksanakan secara simultan berdasarkan skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi secara optimal.

Safrizal ZA menegaskan bahwa fase pemulihan saat ini menuntut kecepatan dan presisi, terlebih menjelang Bulan Suci Ramadhan. “Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” tegas Safrizal.

Lebih lanjut, Safrizal menyampaikan bahwa pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, dukungan sandang, serta kelancaran perpindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara. “Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menegaskan pentingnya memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi. Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait berkomitmen mengawali seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan, termasuk pembangunan hunian sementara dan penyediaan air bersih bagi masyarakat, agar pemulihan pascabencana benar-benar mendorong kebangkitan Aceh.

Rapat ini diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.