ACEH - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana melalui skema padat karya, di mana masyarakat bekerja mengelola lahannya sendiri dan memperoleh upah yang dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana serta penyerahan bantuan Kementan dan Bapanas Peduli Provinsi Aceh Tahun 2026 yang berlangsung di Meunasah Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (15/01/2026).
Dalam laporannya, Mentan menjelaskan bahwa total kerusakan lahan pertanian di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 100 ribu hektare. Untuk wilayah Aceh, kerusakan berat diperkirakan hanya berada pada kisaran 5 sampai 10 persen, sementara sebagian besar merupakan kerusakan ringan hingga sedang.
“Insya Allah kita kerjakan mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Kita selesaikan sekitar 90 sampai 95 persen agar sawah saudara-saudara kita bisa kembali berproduksi. Kita siapkan bantuan benih gratis dan skema padat karya,” ujar Mentan.
Ia memastikan bahwa melalui skema padat karya, pemilik sawah akan mengolah lahannya sendiri. Dengan demikian, selain lahan kembali pulih, masyarakat juga bisa memperoleh pendapatan harian. Untuk Aceh, diperkirakan terdapat 10 ribu hektare lahan yang perlu ditangani dengan kebutuhan 200 ribu Hari Orang Kerja (HOK) yang dibayarkan setiap hari oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Mentan Amran Groundbreaking Pemulihan Sawah Aceh Utara, Bantuan Ribuan Ton Pangan Digelontorkan
“Saudara kita butuh uluran tangan. Saatnya kita percepat. Kami sangat merasakan apa yang bapak-ibu rasakan, karena kami juga berasal dari desa dan pernah mengalami bencana. Ikatan emosional kami dengan Aceh sangat kuat,” tambahnya.
Mentan juga menjelaskan bahwa proses pemulihan akan dilakukan cepat dan terukur. Fokus awal adalah mengembalikan produktivitas lahan dengan kerusakan ringan dan sedang, sementara kerusakan berat akan ditangani paralel. Menurutnya, sebagian lahan tidak mengalami kehilangan tanah, melainkan hanya tertutup lumpur yang justru mengandung humus dan berpotensi meningkatkan kesuburan.
Dalam implementasinya, Kementerian Pertanian tidak akan menggunakan jasa kontraktor besar. Seluruh pemilik lahan akan dilibatkan secara langsung. Pemerintah pusat akan menyediakan alat dan mesin pertanian, seperti traktor roda dua dan empat, dukungan perbaikan irigasi, serta pemetaan lahan menggunakan teknologi drone. Langkah ini merupakan arahan langsung Presiden RI.
Melalui program padat karya dan percepatan rehabilitasi ini, pemerintah optimistis sektor pertanian Aceh dapat segera pulih, produksi pangan kembali normal, serta kesejahteraan petani terdampak bencana dapat bangkit secara berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Aceh Tengah