R3P Dikebut! Aceh Gandeng SKALA & 150 CSO Demi Pulihkan Daerah

Pemerintah Aceh terus memacu percepatan pemulihan pascabencana. Melalui R3P, SKALA, dan dukungan berbagai pihak, upaya rehabilitasi dilakukan secara terukur dan kolaboratif. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelesaian Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P).

Sekda Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa meski sempat dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah tetap mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai prioritas. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program SKALA di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).

“Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur,” kata M. Nasir.

Pemerintah Aceh juga telah memperkuat pemetaan sosial melalui pelibatan 150 organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 96 sektor privat yang berkontribusi melalui program CSR. Keduanya terlibat dalam klaster pemulihan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Pemerintah & Santri Bareng-Bareng Hijaukan Banda Aceh

Nasir berharap dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembagian kewenangan perbaikan infrastruktur sungai dan jembatan, dapat lebih fleksibel mengingat terbatasnya ruang fiskal daerah.

Di sisi lain, Tim Leader SKALA, Petra Karetji, menegaskan bahwa SKALA hadir untuk memperkuat prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, bukan menciptakan kegiatan baru. Program ini juga akan mengintegrasikan bantuan internasional dengan kebutuhan Aceh agar upaya pemulihan semakin efektif.

“SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut KemenPAN,” ujar Petra.

Petra turut menyoroti risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya tengkulak di tengah masyarakat. Meski bukan fokus utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk menjajaki dukungan tambahan.

Pada aspek mitigasi, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang menggunakan DTKS sebagai basis data. Pemanfaatan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga terus didorong untuk memperkuat data lapangan.

Potensi kolaborasi dengan dunia akademis ikut terbuka, dengan harapan 210 mahasiswa STIS dapat membantu pengumpulan data lapangan demi meningkatkan akurasi intervensi pemerintah.