Sekda M. Nasir Gaspol Penanganan Bencana: Warga Harus Ramadhan Tanpa Tenda

Pemerintah pastikan warga terdampak bencana bisa sambut Ramadhan dengan aman, layak, dan bermartabat. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait mempercepat penanganan pascabencana agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan yang digelar di Banda Aceh, Senin (16/2/2026). Pemerintah memprioritaskan pemindahan pengungsi dari tenda darurat menuju hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan stabilitas kebutuhan pokok dan kepastian tempat tinggal menjadi prioritas menjelang Ramadhan. Saat ini sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Sekda Aceh, M. Nasir.

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga telah menyelesaikan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Warga yang masih menunggu pembangunan tetap memperoleh Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang.

Terkait logistik, Sekda mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Distribusi bantuan harus berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.

Baca juga: Aceh Masuk Fase Pemulihan, Sekda Gandeng Human Initiative Percepat Rehab Pascabencana

“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ucap M. Nasir.

Pada sektor kesehatan, dari total 309 puskesmas, sebanyak 307 telah kembali beroperasi. Namun pemerintah meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian.

Sementara di bidang pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. Sekda juga menginstruksikan pemenuhan kebutuhan siswa seperti buku dan seragam melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.

Pemerintah Aceh menargetkan akses jalan desa pulih dalam satu bulan ke depan. Pemasangan jembatan Bailey diprioritaskan dan ditargetkan rampung pada Juli mendatang. Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.

Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. Sekda juga meminta PLN memberikan kebijakan khusus bagi masyarakat terdampak.

Menindaklanjuti peringatan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, tim SAR diminta tetap siaga 24 jam serta memperkuat mitigasi bencana.

“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya.