Musrena 2026: Wali Kota Banda Aceh Fokus Prioritas Perempuan, Anak, dan Disabilitas

Wali Kota Banda Aceh membuka Musrena 2026 di Aula Bappeda. Forum ini membahas prioritas pembangunan 2027 dengan perspektif gender dan perlindungan anak. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)

ACEH - Bappeda Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) dengan melibatkan unsur perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk membahas lima isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal di Aula Bappeda Kota Banda Aceh, Kamis (27/2/2026). Musrena ini menjadi bagian dari proses penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yang menitikberatkan pada peningkatan layanan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, serta penguatan kemitraan pembangunan.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan sebagai respons atas kebutuhan riil masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta memastikan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana maupun perubahan iklim.

“Oleh sebabnya kita harus berani menetapkan prioritas. Kita harus berani memilih mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak, dan mana yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas di Banda Aceh.”

Baca juga: Strategi 4K Jadi Jurus Illiza Tekan Inflasi di Banda Aceh

Ia menjelaskan, terdapat lima isu strategis yang menjadi fokus utama. Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan serta efektivitas pembangunan daerah. Ketiga, peningkatan daya saing ekonomi berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal. Keempat, penguatan nilai-nilai Islami, budaya, serta kearifan lokal. Kelima, penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Kelima isu ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan prioritas pembangunan perangkat daerah. Dan saya ingin menekankan, kelima isu tersebut harus kita lihat dengan perspektif gender dan perlindungan anak,” tegasnya.

Ia berharap Musrena dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, realistis, serta berbasis data dan pengalaman lapangan. Menurutnya, setiap masukan dari forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

“Saya berharap Musrena ini melahirkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan realistis berbasis data serta pengalaman riil di lapangan dan setiap masukan yang lahir dari forum ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD 2027,” tutupnya.