Mualem Temui Kepala BKN: Dorong Reformasi ASN dan Pengangkatan PPPK di Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menyampaikan aspirasi saat melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH, di Kantor BKN-RI, Jakarta. (Dok : humas.acehprov.go.id)
ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melakukan audiensi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN RI, Jakarta pada Kamis (03/07/2025). Mualem menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola kepegawaian dan menyelesaikan berbagai persoalan strategi Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama utusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan instansi terkait dalam audiensi tersebut.

Mualem menyampaikan Mualem usulan penting, mulai dari percepatan proses pengangkutan sekretaris daerah, pelimpahan wewenang pengangkutan pejabat eselon III dan IV ke Kantor Daerah XIII BKN Aceh, hingga penyederhanaan pengobatan dan penugasan ASN lintas instansi.

Ia mengatakan bahwa diperlukan birokrasi yang lincah dan responsif sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat akibat administrasi yang rumit.

“Kita memerlukan birokrasi yang lincah dan responsif. Jangan biarkan pelayanan publik terhambat karena proses administrasi yang berbelit,” tegas Mualem.

Ia juga menekankan harus ada regulasi yang lebih adaptif untuk membantu ASN suami-istri agar tidak mengganggu keharmonisan keluarga.

“Negara harus hadir untuk membantu ASN menjaga keharmonisan keluarga, tanpa mengorbankan kinerjanya,” ujarnya.

Mualem juga membahas nasib tenaga non-ASN yang mengabdi lama di pemerintahan di berbagai sektor. Ia mendorong agar calon PPPK dari berbagai kategori seperti R2, R3, dan R4 dapat segera diangkat. Terutama di bidang yang sangat dibutuhkan seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Ini dilakukan agar pengabdian para tenaga. In-ASN tidak tersingkir akibat sistem yang tidak memihak kepada mereka.

“Jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru tersingkir karena sistem yang tidak berpihak,” tegasnya.

Baca juga: Belajar dari Sumedang, Aceh Besar Siap Tingkatkan Layanan Publik Berbasis Digital

Selanjutnya Mualem mengusulkan agar prosedur administratif lebih disederhanakan untuk proses pengugasan antarinstansi. Tentu saja antar lembaga yang terkait harus melakukan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan semangat PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2020.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menanggapi usulan Mualem serta menyambut baik semua masukan yang disampaikan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan bahwa BKN berperan sebagai pengelola sumber daya ASN secara nasional, dengan peran strategis seperti manajer SDM dalam organisasi.

“Kami ini HRD-nya ASN Indonesia. Tugas kami bukan hanya melindungi karier, tapi juga mendorong kompetensi, kinerja, dan integritas ASN agar selaras dengan visi Presiden dan kepala daerah,” ujar Zudan.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap mendorong berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak kepada daerah, termasuk Aceh, selama sesuai dengan regulasi nasional. Zudan mengakui bahwa ia memiliki ikatan emosional dengan Aceh bahkan sebelum tsunami.

“Aceh memiliki ciri khasnya. Kami mendengar, memahami, dan siap memfasilitasi aspirasi daerah sejalan dengan prinsip tambah meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.” Ujarnya.