Gubernur Aceh Buka Musrenbang RPJM 2025–2029, Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat memberi berbagai sekaligus membuka Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2025-2029. (Dok : humas.acehprov.go.id)

ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029. Acara tersebit digelar pada Rabu (09/07/2025) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.

Selain Gubernur, acara ini dihadiri juga oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh; unsur Forkopimda Aceh; Plt Sekda Aceh; para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh; kepala SKPA; rektor perguruan tinggi; tokoh masyarakat; dan alim ulama.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut menekankan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategi yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan pembangunan Aceh dalam lima tahun kedepan, Musrenbang ini dinilai penting untuk menjabarkan gagasan dan saran konstruktif. Agar rencana berjalan terarah dan mendapatkan hasil yang baik.

Visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”. 

Baca juga:  Investasi Bergulir di Aceh: Pabrik Karet PT PBS Diresmikan Gubernur

Didalam misi tersebut ada agenda penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan energi kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Mualem juga menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.

Ia juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan rancangan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mendorong perpanjangan dana otsus untuk kelanjutan pembangunan dan perdamaian.

Tak lupa pula Mualem meminta dukungan kepada menteri terkait dalam hal ini yaitu menteri PPN/Kepala Bappenas.

“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Gubernur.

Mualem juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa hal prioritas lainnya, seperti perluasan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

Dalam pidatonya, Mualem menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh. Besar harapannya agar Musrenbang ini membawa Aceh lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.