Pendidikan Jadi Prioritas! Aceh Percepat Perbaikan Mobiler SMA/SMK Terdampak Bencana

Pemulihan pendidikan Aceh terus dikebut. Plt Kadisdik Aceh meninjau langsung rehabilitasi kursi dan meja belajar yang rusak akibat bencana. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Sejumlah langkah konkret terus digencarkan demi memastikan proses belajar-mengajar di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal, aman, dan nyaman bagi peserta didik.

Pada Senin (12/1/2026), Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, meninjau langsung proses rehabilitasi sarana belajar berupa mobiler siswa di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi yang dikunjungi antara lain SMK Negeri Karang Baru dan SMA Negeri 1 Manyak Payed.

Dalam tinjauan tersebut, Murthalamuddin menyampaikan bahwa sekitar 1.000 unit kursi dan meja siswa yang sebelumnya rusak akibat bencana telah berhasil direhabilitasi dan kini siap digunakan kembali.

“Rehabilitasi mobiler ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pendidikan. Kami ingin memastikan proses belajar-mengajar kembali berlangsung dengan nyaman dan aman bagi siswa,” ujar Murthalamuddin.

Ia menjelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan memanfaatkan mobiler yang masih layak diperbaiki. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk efisiensi anggaran dan komitmen terhadap pengelolaan aset pendidikan yang berkelanjutan.

“Barang yang masih bisa digunakan kita perbaiki dan manfaatkan kembali. Selain menghemat anggaran, ini juga menanamkan nilai tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pengelolaan sarana pendidikan,” ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Kaltim Tiba di Aceh, Bawa Bantuan dan Program Pendidikan Pascabencana

Upaya pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh turut mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan ruang pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk satuan pendidikan terdampak bencana sepanjang tahun 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bernomor 0028/C1/PR.04.01/2026 tanggal 2 Januari 2026. Surat tersebut merupakan respons atas permohonan Dinas Pendidikan Aceh agar Dana BOS dapat digunakan lebih fleksibel selama masa pemulihan.

Disebutkan bahwa bencana banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan signifikan pada gedung dan aset sekolah di berbagai wilayah Aceh sehingga diperlukan penanganan khusus agar layanan pendidikan tidak terhenti. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan menyesuaikan batas maksimal penggunaan Dana BOS Tahun 2026 pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana bagi sekolah yang terdampak parah maupun sedang, dengan tetap mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan ini dan memastikan penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai ketentuan, termasuk penyusunan laporan kerusakan yang diawasi APIP serta pernyataan tidak adanya tumpang tindih pendanaan.

Pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah dapat mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan, sekaligus mengembalikan semangat belajar siswa setelah bencana.

“Pendidikan harus menjadi sektor yang paling cepat bangkit. Sekolah adalah ruang harapan bagi masa depan anak-anak Aceh, dan itu yang terus kami jaga,” tegas Murthalamuddin.