ACEH - Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, menerima kunjungan kerja jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh di Pendopo Bupati, Sabtu (31/1/2026). Pertemuan tersebut membahas koordinasi penanganan sekaligus pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Bener Meriah, khususnya untuk mendukung pembangunan Hunian Sementara (Huntara).
Kunjungan kerja itu dipimpin langsung oleh Kepala DLHK Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, SP, MM, yang didampingi Kepala UPTD KPH Wilayah VI, Cut Regina, SP, MM, beserta jajaran. Turut hadir mendampingi Bupati Bener Meriah, Direktur Peringatan Dini BNPB, Berton Pandjaitan, Ph.D., serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu menyisakan tumpukan kayu hanyutan di sejumlah alur sungai dan kawasan terbuka. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin strategis menjadi fokus pembahasan. Di antaranya percepatan pembersihan alur sungai guna mencegah terjadinya penyumbatan yang berpotensi memicu banjir susulan. Selain itu, dibahas pula aspek legalitas pemanfaatan kayu hanyutan agar dapat digunakan secara sah oleh masyarakat atau pemerintah daerah untuk kepentingan rekonstruksi pascabencana.
Baca juga: Sempat Lumpuh Diterjang Banjir, PN Kuala Simpang Bangkit dan Kembali Layani Sidang
Aspek mitigasi lingkungan juga menjadi perhatian utama. Proses pembersihan dan pemanfaatan kayu diharapkan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem hutan serta mematuhi seluruh ketentuan kehutanan yang berlaku. Salah satu rencana konkret yang dibahas adalah pemanfaatan kayu hanyutan tersebut sebagai bahan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di Bener Meriah.
Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dalam mengelola sisa material bencana agar tidak berubah menjadi permasalahan lingkungan baru. Ia menilai, pengelolaan yang terencana dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB, Berton Pandjaitan, Ph.D., menyampaikan pandangan strategis terkait pengelolaan risiko bencana ke depan. Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini menjadi langkah penting agar kejadian serupa dapat diantisipasi secara lebih efektif.
Pihak DLHK Aceh menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan teknis maupun administratif, terutama terkait status dan pemanfaatan kayu hanyutan. Mengingat lokasi penemuan kayu berada di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan hutan dan aliran sungai lintas wilayah, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam penanganan persoalan tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Bener Meriah