Bupati Aceh Besar Usulkan Nama “Darussalam” untuk Pemekaran Aceh Rayeuk

Bupati Aceh Besar, Syech Muharram, memimpin silaturahmi bersama Tim Pemekaran Aceh Rayeuk. (Dok : MC Aceh Besar)

ACEH - Bupati Aceh Besar Muharram Idris, atau yang akrab disapa Syech Muharram, memimpin langsung pertemuan silaturahmi dengan Tim Pemekaran Aceh Rayeuk di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Aceh Besar, pada Jumat (3/10/2025).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil, Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., para asisten Setdakab, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kadis PUPR, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Silaturahmi ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berdialog langsung dengan Tim Pemekaran Aceh Rayeuk, yang selama ini memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonom baru.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban, diwarnai dengan diskusi dan pertukaran pandangan mengenai arah pembangunan ke depan.

Baca juga: Air PDAM Aceh Besar Terganggu Gara-Gara Listrik PLN Sering Padam

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar menegaskan bahwa isu pemekaran daerah merupakan hal strategis, sensitif, dan berdampak besar bagi masyarakat. Karena itu, kata dia, setiap langkah harus ditempuh dengan komunikasi yang baik, kehati-hatian, dan tetap berlandaskan hukum.

“Silaturahmi ini kita lakukan agar tidak ada kesenjangan dan kesalahpahaman. Pemekaran adalah aspirasi masyarakat yang harus kita sikapi dengan arif. Prinsip saya jelas: semua yang kita lakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, berpihak pada kepentingan rakyat, dan demi pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Syech Muharram juga mengingatkan agar persoalan teknis seperti keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan ketersediaan infrastruktur tidak diabaikan dalam pembahasan pemekaran.

Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris dan Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil foto bersama dengan Tim Pemekaran Aceh Rayeuk. (Dok : MC Aceh Besar)

Menurutnya, semangat pemekaran tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus dirancang secara matang dan terukur melalui kajian akademis, kelayakan administratif, serta dukungan politik dan regulasi yang kuat.

“Tujuan pemekaran bukan sekadar membagi wilayah, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan cepat kepada masyarakat. Kita ingin keadilan pembangunan dirasakan dari kota hingga pelosok,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga identitas sejarah dan budaya Aceh Besar, khususnya Aceh Lhe Sagoe, agar tidak hilang dalam proses pemekaran.

Ia menilai, nama calon kabupaten baru harus dirumuskan dengan bijak agar memiliki ciri khas tersendiri tanpa menghapus kebesaran kabupaten induk.

“Mekar boleh, tapi jangan sampai hilang identitas Aceh Lhe Sagoe. Kalau bisa, nama calon kabupaten nanti dirumuskan kembali sehingga memiliki ciri khas dan identitas sendiri. Ini penting agar sejarah dan jati diri tetap terjaga,” pesan Syech Muharram.

Baca juga: Kebakaran Hebat Landa Pantee Rawa Aceh Besar, 6 Unit Bangunan Rusak

Dalam pandangannya, istilah Aceh Rayeuk dinilai kurang mencerminkan identitas budaya wilayah tersebut. Sebagai alternatif, ia mengusulkan nama Kabupaten Darussalam, yang menurutnya lebih sesuai karena Darussalam merupakan ikon utama sekaligus pusat pendidikan Aceh.

Nama itu juga dinilai bermakna “negeri damai dan sejahtera”, mudah diterima masyarakat, serta memiliki nilai historis dan prestisius.

Selain “Darussalam”, Syech Muharram turut menyebut beberapa alternatif lain seperti Aceh Lamuri, Aceh Banda Jaya, dan Aceh Madani.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung setiap aspirasi masyarakat, selama prosesnya berjalan sesuai koridor hukum, berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan menjaga keutuhan Aceh Besar sebagai satu kesatuan sejarah dan budaya.

“Pemekaran harus menjadi jalan menuju kemajuan, bukan perpecahan. Mari kita pastikan semangat perubahan ini tetap berpijak pada nilai-nilai kebersamaan dan kemaslahatan,” tutup Syech Muharram.