ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, meninjau Posko Logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (27/12/2025). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh.
Dalam peninjauan tersebut, Sekda Aceh didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Drs. Syakir, serta Anggota Komisi IV DPR Aceh, Irfansyah.
M. Nasir menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan logistik melalui posko tersebut. Bantuan tersebut berupa kebutuhan sandang dan pangan yang didistribusikan ke daerah-daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Secara umum, distribusi bantuan ke setiap daerah rata-rata mencapai 10 ton. Namun, untuk wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, penyaluran logistik ditingkatkan volumenya mengingat jumlah korban di wilayah tersebut cukup besar,” ujar M. Nasir.
Sekda Aceh juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi wilayah dataran tinggi. Ia menginstruksikan agar stok beras ke depan diprioritaskan untuk Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, mengingat masih terdapat desa-desa yang terisolir dan mengalami keterbatasan pangan pascabencana.
Baca juga: Akses Kecamatan Bintang Terbuka, Bupati Aceh Tengah Pastikan Warga Tak Lagi Terisolasi
Selain bantuan pemerintah, dukungan kemanusiaan juga datang dari kelompok relawan petualang asal Jakarta. Mereka menyalurkan bantuan berupa hunian sementara (huntara) serta logistik tambahan untuk warga terdampak di Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Seuneuddon, Lapang, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye.
Menurut M. Nasir, keberadaan hunian sementara sangat penting bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.
“Hunian sementara ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi kita akan segera memasuki bulan Ramadhan. Warga membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk beribadah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam proses pendistribusian bantuan. Ia menyampaikan bahwa setiap relawan atau lembaga yang akan mengambil logistik di posko diwajibkan memenuhi prosedur administrasi yang telah ditetapkan.
“Siapa saja relawan yang hendak mengambil logistik, kami minta data lengkapnya, skemanya by name by address mulai dari KTP hingga dokumen pendukung lainnya. Ini dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Abdul Aziz.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Aceh