PNM Tetap Tagih Kredit Saat Warga Berduka, DPRK Aceh Tengah Turun Tangan

Di tengah luka pascabencana, ratusan warga Gayo turun ke jalan menuntut penghentian penagihan kredit. DPRK Aceh Tengah hadir langsung menemui massa dan berjanji mengawal kasus ini hingga tuntas. (Dok : Rizki Maulizar)
ACEH - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Gayo memadati Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, menuntut penghentian penagihan kredit oleh perusahaan pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dinilai tetap agresif meski masyarakat sedang terdampak bencana alam.

Koordinator aksi, Dirhamsyah, menjelaskan bahwa banyak warga kehilangan rumah, harta benda, hingga sumber penghasilan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025. Namun, di tengah kondisi sulit itu, penagihan oleh perusahaan pembiayaan tetap berlangsung seperti biasa.

“Apalagi kondisi saat ini membuat banyak keluarga tidak memiliki penghasilan tetap, namun kewajiban angsuran pembiayaan tetap berjalan,” ujar Dirhamsyah.

Ia menegaskan bahwa warga sedang berduka dan berupaya bangkit, tetapi setiap hari masih menerima tekanan dari penagih kredit, mulai dari pembiayaan motor hingga modal usaha yang sudah hancur.

Baca juga: Demo Serentak Digelar di Sejumlah Daerah Aceh, Berjalan Kondusif

“Kami sedang berduka dan berusaha bangkit, tapi setiap hari diteror tagihan motor dan modal usaha yang sudah hancur. Kami menuntut hak kami sesuai kebijakan relaksasi dari pemerintah,” tegasnya di hadapan Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Hamdan.

Menyikapi hal itu, Hamdan turun langsung menemui massa di bawah terik matahari. Para ibu terlihat duduk berjejer membawa spanduk, poster, hingga replika keranda sebagai simbol matinya empati lembaga pembiayaan terhadap korban bencana.

Hamdan berjanji DPRK akan segera memanggil pimpinan perusahaan pembiayaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk meminta klarifikasi atas praktik penagihan di lapangan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak pembiayaan Permodalan Nasional Madani untuk memastikan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana benar-benar dijalankan di lapangan,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRK Aceh Tengah juga telah meminta PNM Mekar serta sejumlah bank konvensional agar menghentikan seluruh bentuk penagihan kepada warga terdampak bencana hingga situasi kembali pulih.

Usai mendapat jaminan bahwa DPRK akan mengawal kasus ini sampai tuntas, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.