Demo Gerakan Solidaritas Rakyat Aceh, Kapolda Turun Langsung Temui Massa

Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah menemui massa aksi Solidaritas Rakyat Aceh di depan Mapolda. (Dok : TBNews Polda Aceh)

ACEH - Gerakan Solidaritas Rakyat Aceh menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (29/8/2025). Aksi tersebut berlangsung di depan pintu masuk Mapolda Aceh dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Kapolda Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, turun langsung menemui massa untuk berdialog.

Dalam kesempatan itu, Brigjen Marzuki menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta.

“Saya memberikan penghargaan kepada adik-adik semua yang sudah peduli terhadap kawan-kawannya di Jakarta. Apa yang terjadi di sana, kita juga merasa sakit hati,” ujar Marzuki.

Lebih lanjut, Kapolda menegaskan komitmennya menjaga hubungan baik dengan mahasiswa. Ia bahkan membuka ruang dialog yang lebih santai.

Baca juga: Polresta Banda Aceh Gelar Salat Gaib untuk Driver Ojol Affan Kurniawan

“Kalau ada waktu nanti, beberapa perwakilan bisa temui saya. Tidak harus di sini, di warkop pun boleh. Nomor saya ada, WA saja,” katanya.

Marzuki juga memaparkan program kerja bertajuk Polda Meutuah Menuju Aceh Meusyuhu, di mana salah satu poinnya adalah melindungi masyarakat dari tindakan represif.

“Tidak ada lagi siksa rakyat, tidak ada lagi pukul-pukul rakyat. Kalau ada polisi arogan, lapor ke saya langsung,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendukung gerakan mahasiswa selama dilakukan dengan damai.

“Aspirasi keluarkan semua. Masa muda banyak ide kreatif, yang penting tidak ada dendam,” ucapnya.

Suasana aksi demo Solidaritas Rakyat Aceh di depan Mapolda Aceh yang menuntut terkait penegakan keadilan dan hak-hak rakyat. (Dok : TBNews Polda Aceh

Terkait tuntutan massa, Brigjen Marzuki berjanji akan menindaklanjutinya secara resmi. Tuntutan tersebut meliputi:

• Pencopotan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya,
• Penghentian tindakan kekerasan terhadap demonstran,
• Pertanggungjawaban atas munculnya korban.

Selain itu, ia juga menegaskan akan memperhatikan status hukum empat mahasiswa yang ditangkap dalam aksi di DPRA pada Agustus 2024.