Kejar Huntara Sebelum Ramadhan, Pemprov Aceh Koordinasi dengan Kemenko Infrastruktur

Sekda Aceh M. Nasir berdiskusi dengan Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal di Jakarta, membahas percepatan pembangunan huntara bagi warga terdampak bencana. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, didampingi Kepala Inspektorat Aceh, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Karo Adpem), serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Karo Adpim), melakukan silaturahmi sekaligus diskusi strategis dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Deputi Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Agenda utama pertemuan membahas penguatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam kesempatan itu, Sekda Aceh M. Nasir menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi kebutuhan mendesak, mengingat masih banyak warga korban bencana yang belum memiliki tempat tinggal layak. Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan hunian sementara tersebut dapat rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Baca juga: Warga Bireuen Kompak Tolak Huntara, Minta Huntap Langsung

“Pemerintah Aceh berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera menempati perumahan sementara dan menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” ujar M. Nasir.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal menyambut positif langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Huntara melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret serta percepatan teknis di lapangan, sehingga penanganan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.