Konsultasi Publik RKPD 2027, Banda Aceh Siapkan Arah Baru Pembangunan

Pemko Banda Aceh gelar konsultasi publik RKPD 2027. (Dok : Diskominfo Banda Aceh/hus)
ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Rabu (11/2/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan kota pada 2027.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Illiza Saaduddin Djamal dan dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda serta berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam laporannya, Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program, dan Evaluasi Bappeda Kota Banda Aceh, Roni, S.STP., menyampaikan harapan agar forum tersebut dapat menyepakati penyesuaian data dan fakta, sekaligus menghimpun masukan, harapan, serta saran untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Rancangan Awal RKPD.

Saat membuka kegiatan, Illiza menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh untuk terus memperkuat kolaborasi pembangunan, baik dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Baca juga: ASN Bersih-Bersih Kota! Banda Aceh Gas Gotong Royong Sambut Ramadan & HUT ke-821

“Arah kebijakan ini merupakan respon atas kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan terkini. “Salah satu yang patut kita syukuri, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai angka 89,95. Ini capaian tertinggi secara nasional dan mencerminkan semakin membaiknya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat.”

Selain itu, angka kemiskinan Kota Banda Aceh tercatat sebesar 5,45 persen dengan tren penurunan yang positif. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah berpuas diri.

“Namun demikian, pencapaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, melainkan harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan ke depan,” tutupnya.