Bangga! Banda Aceh Sabet Penghargaan Kota Layak Anak 2025

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Banda Aceh. (Dok : diskominfo.bandaacehkota.go.id)

ACEH - Pemko Banda Aceh kembali meraih prestasi sebagai Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Ratu Isyana Bagoes Oka, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin, pada Malam Penganugerahan KLA 2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (08/08/2025).

Menurut Wali Kota Illiza, prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Pemko Banda Aceh serius mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Baca juga: Wali Kota Illiza Ajak ASN Ramah dan Responsif, Jangan Lupa Senyum!

Illiza juga menyatakan akan terus melakukan evaluasi, terutama dari sisi kelembagaan, serta menambah jumlah desa ramah anak di Banda Aceh.

“Melalui penyiapan sarana dan prasarana, penguatan organisasi, kolaborasi, dan dukungan CSR untuk kegiatan anak. Misalnya ruang terbuka hijau untuk tempat bermain anak dan berkumpulnya keluarga,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Pihaknya juga berupaya mewujudkan sekolah ramah anak di seluruh wilayah Banda Aceh. “Bagaimana kita bisa menurunkan angka bullying yang hari ini masih sangat meresahkan, tanpa menutup ruang kreativitas anak,” tambahnya.

Kota Banda Aceh meraih Peringkat Madya Kota Layak Anak 2025 dari Kemen PPPA. (Dok : Diskominfo.bandaacehkota.go.id)

Selain itu, di bidang kesehatan, Pemko Banda Aceh telah meluncurkan program Dokter Saweu Sikula. “Di mana dokter anak akan memeriksa kesehatan anak secara rutin, mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP yang ada di Banda Aceh,” jelas Illiza.

Kementerian PPPA memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025 kepada 355 daerah di seluruh Indonesia. Proses penilaiannya berlangsung hampir satu setengah tahun dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini mengacu pada UU Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Pada 2025, kami melakukan proses penilaian panjang dari Januari hingga Juni 2024,” kata Menteri PPPA, Arifah Fauzi.