Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Pelantikan DPK Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Aceh Besar yang digelar di Aula Hotel Hijrah, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. (Dok : MC ACEH BESAR)
ACEH - Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Indonesia yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Prosesi pelantikan ini berlangsung di Hotel Hijrah, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, pada Sabtu (26/07/2025).
Sebanyak 20 kecamatan dilantik sebagai pengurus DPK Tani Merdeka Indonesia. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Blang Bintang, Darul Imarah, Darul Kamal, Darussalam, Indrapuri, Ingin Jaya, Kota Jantho, Kuta Baro, Kuta Cot Glie, Kuta Malaka, Lembah Seulawah, Lhoknga, Lhoong, Mesjid Raya, Montasik, Peukan Bada, Pulo Aceh, Seulimuem, Simpang Tiga, dan Suka Makmur.
Sementara itu, tiga kecamatan lainnya, yaitu Leupung, Krueng Barona Jaya, dan Baitussalam, tidak dilantik karena tidak memiliki lahan pertanian yang menjadi basis utama organisasi ini.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Aceh, Cut Muhammad; Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Jakfar, S.P., M.Si.; para camat; Forkopimcam Ingin Jaya; para koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) se-Aceh Besar; serta para pengurus DPD dan DPK Tani Merdeka Indonesia dari seluruh wilayah Aceh Besar.
Pada prosesi pelantikan, Wakil Bupati Syukri menyerahkan bendera pataka kepada pengurus kecamatan sebagai tanda amanah dan tanggung jawab. Dalam sambutannya, Syukri memberikan apresiasi sekaligus harapan besar agar organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Aceh Besar.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar Terima Gedung SDN Bak Sukon Terdampak Proyek Tol Sigli–Banda Aceh
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merasa bersyukur dan mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Kami berharap kehadiran DPK Tani Merdeka ini benar-benar menjadi mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Syukri menyoroti pentingnya peran organisasi ini untuk menyukseskan program swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa penetapan harga eceran padi sebesar Rp6.500 per kilogram merupakan kebijakan penting dan menjadi yang pertama di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah langkah yang membawa harapan baru bagi para petani. Wakil Bupati juga berharap dari organisasi ini dapat lahir generasi petani milenial, mengingat mayoritas petani di Aceh Besar saat ini berusia di atas 40 tahun.
“Jika hari ini kita sudah menemukan petani berusia 25 hingga 40 tahun, maka insya Allah Aceh Besar dapat menjadi kabupaten lumbung padi di masa depan,” tambahnya.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar, Nabhani, S.I.Kom., menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai, tanpa keberadaan pengurus di tingkat kecamatan, organisasi tidak akan mampu menjangkau seluruh lapisan petani di Aceh Besar.
“Langkah ini bukan hanya soal jabatan, tapi merupakan bagian dari komitmen memperkuat program Presiden Prabowo Subianto. Tujuan kami jelas: program ketahanan pangan nasional harus benar-benar hadir di lapangan, bukan sekadar tertulis di atas kertas,” ujar Nabhani.
Ia menyoroti pentingnya membangun struktur organisasi yang kuat dan merata hingga pelosok desa, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan setiap program dapat dilaksanakan secara efektif.
“Dengan gotong royong dan struktur yang rapi, kita yakin dapat mempercepat terwujudnya sinkronisasi pangan dari bawah,” imbuhnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Acehbesarkab.go.id