DPR RI x USK: Kolaborasi untuk Masa Depan Pendidikan Tinggi Indonesia

USK sampaikan semua aspirasi ke Komisi X DPR RI dan Dirjen Dikti saat kunjungan kerja di Banda Aceh. (Dok : usk.ac.id)
ACEH - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., mengadakan pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK). Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Senat USK, Banda Aceh, pada Jumat (25/07/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap berbagai aspirasi terkait isu strategis di bidang pendidikan tinggi, kebudayaan, penelitian, sains dan teknologi, pendidikan dan olahraga, perpustakaan, hingga statistik.

Selain itu, agenda ini juga dimaksudkan untuk menyinergikan pelaksanaan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi X DPR RI, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah kebijakan yang perlu diambil ke depan.

Dalam sambutannya, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, terutama setelah perubahan status USK menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Baca juga: Bangga! ARC USK Bawa Pulang Award Inovasi Atsiri 2025

Beberapa isu utama yang disampaikan, antara lain hakikat PTNBH sebagai entitas pendidikan, keterbatasan anggaran, kebutuhan pengembangan infrastruktur, percepatan pembangunan rumah sakit pendidikan yang saat ini tengah diproses di Bappenas, serta rencana pengembangan rumah sakit hewan melalui konsorsium.

“Kami berharap kunjungan ini dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi dan para pengambil kebijakan, sehingga aspirasi kampus, khususnya dari daerah, dapat lebih diperhatikan dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Prof. Marwan.

Ia juga berharap kunjungan ini tidak menjadi yang terakhir, dan di masa mendatang dapat dilaksanakan dalam suasana yang lebih santai serta konstruktif.

Dalam sesi diskusi, para peserta yang terdiri atas pimpinan fakultas dan perwakilan dosen menyampaikan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi USK. Beberapa poin yang menjadi sorotan, di antaranya keterlambatan pencairan dana KIP-K, kesejahteraan dan tunjangan dosen, serta urgensi penguatan riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., menegaskan pentingnya perhatian terhadap alokasi anggaran dan kebijakan pusat bagi perguruan tinggi.

Baca juga: Mahasiswa USK Tunjukkan Cara Keren Ubah Limbah Kopi Jadi Produk Berguna

“USK sebagai salah satu perguruan tinggi negeri unggulan di Aceh harus mendapat perhatian lebih, baik dalam hal pendanaan, pengembangan program studi, maupun perluasan akses pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal serta memastikan Kemdiktisaintek dan mitra kementerian/lembaga terkait memberikan respons konkret terhadap berbagai usulan dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi.

Sementara itu, Prof. Dr. Khairul Munadi menyambut baik dialog terbuka ini sebagai bentuk kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan institusi pendidikan tinggi. Ia menegaskan bahwa Ditjen Dikti berkomitmen mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui program “Kampus Berdampak,” peningkatan kualitas dosen, serta penguatan kolaborasi dengan dunia industri dan dunia kerja.

“Tanggapan dan masukan dari USK akan menjadi petunjuk penting dalam penyusunan kebijakan dan program Kemdiktisaintek ke depan. Kami berharap kolaborasi dengan Komisi X DPR RI akan mempercepat terwujudnya berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi pendidikan tinggi nasional,” ujar Prof. Khairul.