JARA Nilai Pemerintah Pusat Lambat, Minta Prabowo Izinkan Bantuan Global ke Aceh

Kondisi Aceh kian kritis pascabencana. JARA mendesak pemerintah pusat membuka jalur bantuan internasional demi percepatan penanganan kemanusiaan. (Dok : Istimewa)

ACEH - Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) mendesak pemerintah pusat agar segera membuka dan mempermudah akses perizinan masuknya bantuan internasional untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul semakin beratnya kondisi di lapangan akibat keterbatasan logistik serta sulitnya akses transportasi menuju daerah-daerah terdampak bencana.

Juru Bicara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh, Rizki Maulizar, mengatakan percepatan birokrasi menjadi hal yang sangat mendesak agar bantuan dari luar negeri, baik berupa logistik maupun dukungan operasional, dapat segera diterima oleh masyarakat yang hingga kini masih terisolasi.

Menurutnya, kondisi banjir di Aceh saat ini telah berada pada titik yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bencana biasa.

“Data dan fakta di lapangan sangat jelas menunjukkan tingkat kerusakan kali ini lebih merata dibandingkan dengan bencana tsunami yang melanda Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004 silam,” ujarnya. 

Baca juga: Muhammadiyah Pusat Salurkan Rp1 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh

Rizki memaparkan, berbagai sektor pelayanan dasar mengalami kelumpuhan. Ribuan keluarga masih terisolasi, sejumlah ruas jalan nasional terputus, dan infrastruktur vital dilaporkan mengalami kerusakan parah.

Situasi tersebut diperburuk dengan terhambatnya distribusi bantuan akibat akses penghubung yang rusak, jaringan telekomunikasi yang belum sepenuhnya pulih, serta pasokan listrik yang masih terbatas di sejumlah wilayah terdampak.

Melihat urgensi kondisi tersebut, Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh menegaskan perlunya dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk percepatan izin masuk bantuan internasional, termasuk pesawat pengangkut logistik dan kehadiran lembaga-lembaga kemanusiaan global.

Menurut Rizki, pengalaman pada penanganan bencana sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan angkutan udara internasional mampu mempercepat distribusi bantuan secara signifikan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

“Kita juga berharap proses administrasi di bandara, pelabuhan, dan titik masuk lainnya dapat disederhanakan tanpa mengabaikan standar keselamatan, sehingga respons kemanusiaan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat waktu,” pungkasnya.