Bupati Aceh Timur Murka, Proyek Huntara Mangkrak Disorot Keras

Bupati Aceh Timur meninjau langsung pembangunan hunian sementara yang belum rampung dan menegaskan percepatan penyelesaian demi warga terdampak. (Dok : Humas Aceh Timur)
ACEH - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, melakukan kunjungan kerja ke Gampong Blang Senong, Dusun Pelalu, Kecamatan Pante Bidari, Sabtu (28/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog langsung dengan warga terkait perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana.

Di tengah teriknya matahari, Bupati tampak meninjau deretan bangunan yang belum rampung. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan saat mengetahui progres pembangunan yang dinilai jauh dari target, sementara masyarakat masih menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.

“Ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang butuh tempat tinggal. Kenapa bisa terbengkalai begini? Ini belum selesai dengan layak,” tegas Bupati.

Ia menilai keterlambatan tersebut tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kinerja vendor yang bekerja tidak maksimal, terlebih dalam proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Sejumlah warga yang menyaksikan peninjauan tersebut tampak terdiam. Di balik ketegasan Bupati, tersirat kegelisahan yang sama dengan masyarakat, yakni harapan untuk segera memiliki hunian yang aman dan layak.

Baca juga: Kejar Huntara Sebelum Ramadhan, Pemprov Aceh Koordinasi dengan Kemenko Infrastruktur

“Kalau tidak sanggup, sampaikan dari awal. Ambil sikap, putuskan kontrak dengan vendor. Tidak boleh lamban seperti ini,” lanjut Al-Farlaky.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor pelaksana. Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak apabila tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat.

Bupati menjelaskan bahwa pembangunan huntara tersebut merupakan program BNPB, termasuk dalam penunjukan vendor pelaksana. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan di lapangan.

“Kami tidak lepas tangan. Perlu diluruskan, ini program BNPB, termasuk vendornya. Namun karena ini mencakup rakyat kami, tetap akan kami kawal sampai tuntas,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas lambatnya progres pembangunan.

“Jangan libatkan vendor yang tidak berkompeten. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan BNPB, Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud., mengakui adanya kendala dalam distribusi material ke lokasi Blang Senong. Namun, ia memastikan pembangunan huntara akan segera diselesaikan.

“Kami mohon maaf atas kendala di lapangan. Kami akan mengeluarkan semua vendor yang bermasalah. Insyaallah dalam 10 hari ke depan pembangunan ini akan kami rampungkan,” pungkas Isro.