BPS dan Pemkab Aceh Besar Perkuat Tata Kelola Data Daerah

BPS Aceh Besar bersama Pemkab Aceh Besar menggelar FGD untuk memperkuat kualitas data daerah dan mendukung kebijakan berbasis bukti. (Dok : MC Aceh Besar)

ACEH - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat tata kelola data daerah melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST), serta pendampingan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Aceh Besar, Kota Jantho, itu menjadi langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus mempererat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda Aceh Besar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Baitul Mal Aceh Besar, akademisi dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, hingga unsur masyarakat sipil seperti Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh Besar.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pemaparan mengenai standar pelayanan PST, mekanisme permintaan dan konsultasi data, serta pendampingan teknis EPSS sebagai instrumen untuk mengevaluasi kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BPS Aceh Besar, Rudi Hermanto, menegaskan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

“Data yang akurat menjadi dasar dalam menghasilkan yang dapat dipercaya. Tanpa dukungan data yang berkualitas, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kualitas statistik,” ujarnya.

Baca juga: Diskominfotik Banda Aceh Perkuat Kolaborasi Data dengan Diskominsa dan BPS

Ia juga menegaskan komitmen BPS untuk terus meningkatkan kualitas layanan statistik publik melalui penerapan Pelayanan Statistik Terpadu sebagai pintu utama akses data bagi masyarakat dan instansi.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan statistik yang mudah diakses, cepat, dan transparan. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai bentuk jaminan mutu layanan, BPS turut menyampaikan maklumat pelayanan kepada seluruh peserta forum. Rudi berharap sinergi yang terjalin antarinstansi dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.

“Kami berharap membangun kolaborasi yang semakin solid dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Aceh Besar, Susi, menilai inovasi layanan digital yang dikembangkan BPS merupakan langkah maju dalam mendukung pengelolaan data daerah.

“Fitur one sign access menjadi evolusi layanan yang memudahkan akses data secara lebih rinci. Jika dimanfaatkan secara optimal, data yang tersaji secara berkelanjutan dapat menjadi acuan strategi dalam memetakan kondisi pembangunan daerah,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Irwansyah, SH, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Besar. Ia menilai kemudahan akses data dari BPS sangat membantu berbagai kebutuhan, mulai dari penelitian hingga perumusan kebijakan.