Bahas UUPA hingga Pertanahan, Syech Muharram Hadiri Pertemuan Strategis dengan DPR RI

Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Komisi II DPR RI di Banda Aceh. (Dok : MC Aceh Besar)
ACEH - Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Komisi II DPR RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah khusus dan istimewa di Aceh, termasuk persoalan pertanahan serta upaya penguatan pembangunan daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Turut hadir Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), serta para bupati dan wali kota dari seluruh Aceh. 

Dalam forum tersebut, Syech Muharram menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suasana pertemuan berlangsung dialogis dengan pembahasan yang mencakup berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pengelolaan pertanahan, pembangunan infrastruktur, hingga kebutuhan regulasi yang mampu mempercepat pembangunan di Aceh.

Baca juga: Syech Muharram Tantang OPD Aceh Besar Lebih Inovatif, Jangan Terjebak Pola Kerja Lama

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menyoroti pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, revisi tersebut diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang selama ini berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi dari daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di wilayah yang memiliki status khusus dan istimewa.

“Kami ingin mendapatkan berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya terkait permasalahan pertanahan dan implementasi kebijakan yang selama ini berjalan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Syech Muharram menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut. Menurutnya, pertemuan itu menjadi ruang komunikasi yang penting antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia menilai sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung kemajuan Aceh di masa mendatang.