Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Warga Banda Aceh Diminta Jujur Data

Wakil Wali Kota Banda Aceh menerima kunjungan BPS dalam rangka Sensus Ekonomi 2026, ajak warga berikan data akurat demi kebijakan terbaik. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)
ACEH - Afdhal Khalilullah menerima kunjungan Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kunjungan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/6/2026).

Usai mengikuti proses pendataan, Afdhal mengajak masyarakat Kota Banda Aceh untuk berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus. Ia menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Kita mengharapkan warga memberikan data yang akurat ketika sensus dilakukan sebagai dukungan data untuk kami lebih konkret lagi dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk Kota Banda Aceh yang lebih baik,” ajaknya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dalam memberikan informasi terkait data pribadi, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan informasi lainnya. Menurutnya, seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Wali Kota Banda Aceh Minta Warga Beri Data Akurat

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga, agar data yang kami dapat dari BPS nantinya dapat memperkuat kebijakan di Kota Banda Aceh.”

Sementara itu, Kepala BPS Kota Banda Aceh Tedi Herdiawan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 2026 ini, pendataan dilakukan lebih lengkap sebagai pemutakhiran data, tidak hanya mencakup sektor usaha, tetapi juga rumah tangga.

“Pak Wakil saja mau disensus, apalagi masyarakatnya. Ayo khususnya warga Kota Banda Aceh, kami berharap bisa menerima kedatangan petugas sensus ekonomi, diisi datanya, kemudian data tersebut insya Allah akan dijaga kerahasiannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ajaknya.L

Ia menegaskan bahwa data hasil sensus sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian daerah. Sensus ekonomi, kata dia, bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga seluruh pihak termasuk para pembuat kebijakan.

“Data ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan perekonomian kita, Karena sensus ekonomi ini tidak hanya tanggung jawab BPS tetapi adalah tanggung jawab semua termasuk juga para pembuat kebijakan,” tutupnya.