Wagub Aceh Terima Audiensi MPU, Pelaksanaan Hukum Waris Jadi Fokus Pembahasan

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima audiensi jajaran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan hukum waris Islam (mawaris) dalam kerangka kekhususan Aceh, dengan tujuan memperkuat kesamaan pemahaman dan penerapannya di tengah masyarakat.

Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar’iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait penerapan hukum mawaris menjadi fokus pembahasan. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah perlunya penyamaan persepsi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh agar pelaksanaan hukum waris Islam dapat berjalan lebih efektif, seragam, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca juga: Kolaborasi Religi! MPU Banda Aceh Terima Kunjungan LDS Bukittinggi

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

“Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan itu.

Ia menambahkan, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam yang harus terus diperkuat melalui koordinasi dan kesamaan pandangan antarlembaga. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara tepat tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik pelaksanaannya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempererat koordinasi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris. Upaya tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. []