Gubernur Aceh Buka Musrenbang RPJM 2025–2029, Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat memberi berbagai sekaligus membuka Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2025-2029. (Dok : humas.acehprov.go.id)

ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029. Acara tersebit digelar pada Rabu (09/07/2025) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.

Selain Gubernur, acara ini dihadiri juga oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh; unsur Forkopimda Aceh; Plt Sekda Aceh; para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh; kepala SKPA; rektor perguruan tinggi; tokoh masyarakat; dan alim ulama.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut menekankan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategi yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan pembangunan Aceh dalam lima tahun kedepan, Musrenbang ini dinilai penting untuk menjabarkan gagasan dan saran konstruktif. Agar rencana berjalan terarah dan mendapatkan hasil yang baik.

Visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”. 

Baca juga:  Investasi Bergulir di Aceh: Pabrik Karet PT PBS Diresmikan Gubernur

Didalam misi tersebut ada agenda penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan energi kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Mualem juga menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.

Ia juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan rancangan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mendorong perpanjangan dana otsus untuk kelanjutan pembangunan dan perdamaian.

Tak lupa pula Mualem meminta dukungan kepada menteri terkait dalam hal ini yaitu menteri PPN/Kepala Bappenas.

“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Gubernur.

Mualem juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa hal prioritas lainnya, seperti perluasan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

Dalam pidatonya, Mualem menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh. Besar harapannya agar Musrenbang ini membawa Aceh lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gubernur Muzakir Manaf.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Tomsi menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditargetkan tumbuh di atas 5% pada periode 2025, dengan proyeksi meningkat secara bertahap hingga tahun 2029.

Ia  juga berharap target pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi bisa tumbuh cepat yang didukung dengan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Baca juga: Empat Pejabat Eselon II Pemko Banda Aceh Resmi Dilantik Wali Kota Illiza

Sekjen Kemendagri tersebut turut menyoroti data realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa daerah yang belanja pegawainya cukup tinggi.

Ia mengingatkan mengenai rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator.

Ia mengatakan perlunya menekan biaya belanja rutin dan harus lebih berfokus pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.

Lebih lanjut, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dipercepat dengan beberapa kebijakan utama, diantaranya  percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka; revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun melalui hilirisasi migas dan CCS (Carbon Capture and Storage); revitalisasi KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan terhubung secara global; pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar. Selain itu produktivitas kopi Gayo serta komoditas tanaman pangan potensial (padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura) juga perlu ditingkatkan guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan MBG.