Mualem: Rehab dan Rekonstruksi Aceh Tak Bisa Menunggu Terlalu Lama

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menghadiri rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, guna mendorong percepatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana 2026–2028. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028 guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (25/5/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya.

Dari unsur Pemerintah Aceh, turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Asisten II Setda Aceh, sejumlah kepala SKPA, serta kepala biro terkait.

Dalam forum tersebut, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atas dukungan dalam penanganan bencana di Aceh.

Selain meminta percepatan dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, Mualem juga memaparkan progres pemulihan infrastruktur di Aceh yang terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali difungsikan. Sementara untuk jalan provinsi, sebanyak 1.521 ruas dari total 1.638 ruas telah kembali beroperasi.

Penanganan jembatan terdampak juga terus dilakukan melalui pembangunan jembatan Bailey, Armco, hingga jembatan perintis untuk memastikan akses masyarakat tetap berjalan.

Di sektor perumahan, Mualem menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. Sedangkan pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Tzu Chi, dan Kementerian PKP.

Baca juga: Aceh Masuk Fase Pemulihan, Sekda Gandeng Human Initiative Percepat Rehab Pascabencana

Ia juga menjelaskan bahwa penanganan sektor sumber daya air masih terus dikejar, termasuk pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur pascabencana guna mencegah banjir berulang saat curah hujan tinggi.

Selain itu, rehabilitasi irigasi, bendung, muara, hingga penyediaan air bersih juga terus dipacu, termasuk penguatan tanggul dan jaringan irigasi melalui berbagai skema pendanaan, termasuk tambahan transfer ke daerah.

Pada sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak disebut telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare.

Sementara untuk bantuan masyarakat, Mualem menyampaikan realisasi bantuan sosial, bantuan isi rumah, jaminan hidup (jadup), serta stimulan ekonomi telah mencapai sekitar 98,5 persen. Program tersebut juga mencakup layanan psikososial dan dukungan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Menurut Mualem, program tambahan transfer ke daerah (TKD) juga terus dijalankan guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor, mulai dari jalan, perumahan tetap, irigasi, pertanian, sosial, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh masih memperpanjang masa transisi darurat karena masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani, termasuk penyediaan hunian sementara dan penyelesaian pekerjaan darurat lainnya.

Namun demikian, ia menilai masa transisi yang terlalu panjang berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” pungkas Mualem.