Mendagri Tekan Kecepatan Data! Aceh Gaspol Finalisasi Rehab-Rekon Bencana

Bupati Haili Yoga menghadiri Rakor Rehab–Rekon bersama Mendagri Tito Karnavian. Data kerusakan kini dikebut untuk percepatan bantuan dan pemulihan Aceh. (Dok : Humas Aceh Tengah)

ACEH - Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, pada Sabtu (10/01/2026) di Gedung Serbaguna, Lantai II Gedung E, Kantor Gubernur Aceh.

Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekda Aceh Nasir, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Aceh ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemulihan pascabencana, khususnya dalam proses pendataan kerusakan dan kebutuhan warga terdampak.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa kecepatan dan ketelitian data merupakan fondasi utama bagi percepatan penyaluran bantuan dan kebijakan pemerintah pusat. Sebagai Ketua Satgas Bencana Sumatera, Tito meminta seluruh kepala daerah segera memfinalkan data secara rinci—mulai dari kondisi rumah warga, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, akses jalan, hingga dampak sosial dan ekonomi.

“Data harus detail dan cepat. Dari data itulah strategi nasional penanganan bencana yang ditentukan,” tegas Mendagri, seraya menyampaikan bahwa data tersebut akan dipresentasikan dalam Rapat Satgas rehab-rekon pascabencana alam di Jakarta.

Baca juga: Rapat Jitupasna Memanas: Pakar KNA Beri Masukan Penting untuk Rehab-Rekon

Rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh data yang dihimpun dari daerah akan direkapitulasi dan dibawa ke rapat lintas kementerian, melibatkan Kemendagri, BNPB, Kementerian PUPR, Kemen ATR/BPN, TNI, Polri, serta lembaga lainnya yang menjadi bagian dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menegaskan bahwa data kerusakan yang dikirimkan daerah bukan hanya angka administratif semata, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Data kerusakan, pengungsi, dan kebutuhan warga menentukan cepat atau lambatnya bantuan. Ini soal perumahan, pangan, pendidikan anak-anak, hingga pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga menyoroti kondisi Aceh Tengah yang hingga kini masih menghadapi sejumlah desa terisolir akibat akses darat terputus, serta kebutuhan mendesak akan hunian sementara dan hunian tetap. Pendataan di lapangan, kata Bupati, terus diperbarui untuk memastikan keakuratan.

Dalam rapat tersebut turut dipertegas kembali skema bantuan bagi rumah terdampak bencana, yaitu bantuan Rp15 juta per KK untuk kategori rusak ringan, Rp30 juta per KK untuk rusak sedang, dan Rp60 juta per KK untuk rusak berat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara (huntara), pembangunan hunian tetap (huntap), serta bantuan pendukung berupa perabotan rumah tangga, biaya pemulihan ekonomi, dan kebutuhan dasar masyarakat.