Ramadan Makin Dekat, Huntara untuk Korban Banjir Aceh Dikebut Pembangunannya

Groundbreaking Huntara di Idi Rayeuk jadi harapan baru bagi warga korban banjir. Pemerintah ngebut agar hunian layak siap sebelum Ramadan. (Dok : Humas Aceh Timur)

ACEH - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi., M.Si., melakukan groundbreaking pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Idi Rayeuk, Jumat (9/1/2025). Pembangunan yang berlangsung di area belakang Kantor Camat Idi Rayeuk ini menjadi tahap awal dari total 24 unit Huntara yang mulai dipacu pengerjaannya. Sementara sebagian warga lainnya akan menerima dana tunggu perumahan.

Bupati Al-Farlaky menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi sangat mendesak, mengingat masyarakat Aceh akan segera memasuki bulan suci Ramadan dan menghadapi tradisi Meugang.

“Hari Meugang dan bulan puasa merupakan momentum sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin memastikan masyarakat korban banjir dapat melalui masa tersebut dengan tempat tinggal yang layak. Itu sebabnya pembangunan Huntara ini kita percepat,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi bahkan harus memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat seperti PT KAI atau lahan swasta.

“Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah terkait transparansi dan pemanfaatan lahan, sehingga ke depan tidak menimbulkan masalah hukum,” jelasnya.

Rencana pembangunan Huntara meliputi beberapa kecamatan yang terdampak banjir, seperti Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta sejumlah unit di Kecamatan Banda Alam. Warga akan dapat menempati Huntara setelah status dan kesiapan lahan benar-benar dinyatakan selesai.

Pembangunannya dilakukan oleh anak usaha BUMN, PT Adhi Karya, dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Target penyelesaian 24 unit Huntara diperkirakan mencapai 10 hari atau paling lambat tanggal 15. Setiap unit akan dilengkapi fasilitas dasar seperti kasur, kipas angin, dispenser, hingga akses internet gratis.

Baca juga: Relokasi Disepakati, Huntara Mulai Digarap: Ini Arahan Tegas Bupati Haili Yoga

Pemerintah daerah, lanjut Al-Farlaky, akan terus memperkuat layanan bagi warga penghuni Huntara melalui koordinasi lintas instansi.

“Termasuk bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp15.000 per jiwa melalui Kementerian Sosial. Untuk kebutuhan logistik juga akan terus diperhatikan. Semua akan kita koordinasikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Republik Indonesia, Teddy Barata, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi fokus utama sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

“Fokus kita saat ini adalah Huntara, dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan,” kata Teddy.

Ia memastikan bahwa BUMN siap membantu pemerintah daerah guna mempercepat pemulihan pascabencana.

“Ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh. Skala musibah ini sangat besar, sehingga membutuhkan kerja bersama dari semua pihak, termasuk BUMN,” ujarnya.