Rapat Jitupasna Memanas: Pakar KNA Beri Masukan Penting untuk Rehab-Rekon

Sekda Aceh Tengah, Drs. Mursyid M.Si, memimpin rapat pemutakhiran data Jitupasna bersama OPD dan relawan KNA. (Dok : Humas Aceh Tengah)

ACEH - Usai melaksanakan desk terkait data Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) pada 7 Januari, Sekda Aceh Tengah Drs. Mursyid, M.Si., memimpin rapat koordinasi pemutakhiran data Jitupasna di Aula Kantor BPKK Aceh Tengah, Sabtu (10/1/2026).

Dalam pembukaan rapat, Mursyid menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan relawan yang terus bekerja keras membantu pemulihan pascabencana di Aceh Tengah.

“Melalui kerja keras seluruh pihak, saat ini banyak akses dan kegiatan yang sudah berjalan, walaupun masih menyisakan pekerjaan untuk kita selesaikan pascabenana,” ujar Mursyid.

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah relawan dari Paguyuban Keluarga Negeri Antara (KNA), yang beranggotakan para profesor dan doktor asal Tanoh Gayo yang berdomisili di Banda Aceh. Ketua KNA terpilih, Sofyan, menjelaskan dua proposal yang telah diserahkan kepada Bupati Aceh Tengah.

“Kami sebelumnya sudah bersilaturahmi bersama Bapak Bupati Aceh Tengah sekaligus menyerahkan dua proposal, yaitu: pertama, rekomendasi atau pokok pikiran pakar untuk menghadapi rehab rekon di Aceh Tengah dan Bener Meriah; kedua, aksi nyata dari Keluarga Negeri Antara untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah yang nantinya akan kita carikan donatur,” ujarnya.

Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Jauhari, yang bertindak sebagai moderator, menyampaikan bahwa data Jitupasna akan menjadi dasar penyusunan rencana pemulihan pascabencana.

Baca juga: Ramadan Makin Dekat, Huntara untuk Korban Banjir Aceh Dikebut Pembangunannya

“Pada 7 Januari kami telah melaksanakan desk data R3P untuk menyusun dokumen Jitupasna, yang nantinya menjadi blueprint rehab dan rekon di Kabupaten Aceh Tengah. Kami masih diberikan waktu hingga 20 Januari untuk melengkapi data tersebut,” ungkap Jauhari.

Dalam rapat tersebut, relawan KNA Syahdan juga memberikan masukan terkait pentingnya manajemen risiko dalam proses pemulihan bencana.

“Kita perlu memahami bahwa setiap top administrator bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Sama seperti Sekda sebagai top administrator daerah, harus memiliki manajemen dalam masa pemulihan bencana ini. Saya memberikan pandangan agar setiap top administrator daerah dapat mengirim Inspektorat setempat untuk membahas Manajemen Risiko Fraud guna menghindari penyimpangan dalam masa pemulihan,” kata Syahdan.

Sementara itu, relawan KNA lain, Evi Ramadani, menyampaikan sejumlah strategi pemulihan ekonomi masyarakat.

“Beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk membenahi perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah yaitu: pertama, pemulihan mata pencaharian masyarakat dan menghidupkan kembali pasar lokal; kedua, peningkatan keterampilan kerja; ketiga, pemberian modal dan peralatan kerja; keempat, bantuan tunai sementara; kelima, kewirausahaan rumah tangga; dan keenam, transmisi retribusi pasar,” jelas Evi.

Menutup rapat, Sekda Mursyid meminta seluruh OPD untuk segera memutakhirkan data Jitupasna serta memperhatikan seluruh masukan yang muncul dalam forum tersebut.