DPRK Banda Aceh Desak Aceh Punya Sistem Listrik Mandiri

Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad meminta pemerintah pusat dan PT PLN memperkuat sistem kelistrikan Aceh agar lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). (Dok : DPRK Banda Aceh)
ACEH - Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta pemerintah pusat bersama PT PLN untuk mendorong terwujudnya sistem kelistrikan Aceh yang lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Menurutnya, kemandirian energi sangat penting untuk memperkuat ketahanan listrik Aceh sekaligus menghindari dampak besar akibat gangguan pasokan listrik dari luar daerah.

“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat. Terjadinya pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberikan trauma yang mendalam bagi warga Aceh,” ujar Tuanku Muhammad.

Ia menjelaskan, selama ini sistem kelistrikan Aceh masih menjadi bagian dari jaringan interkoneksi Sumatera Bagian Utara yang terhubung dengan Sumatera Utara dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut membuat setiap gangguan transmisi maupun krisis pasokan energi di luar Aceh berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah ini.

Baca juga: Listrik Aceh Selatan Makin Stabil, PLN Operasikan SUTT Blangpidie–Tapak Tuan

Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada malam pergantian tahun 2024, misalnya, beban puncak listrik Aceh tercatat mencapai sekitar 516 MegaWatt (MW), sedangkan daya mampu sistem kelistrikan berada di kisaran 733 MW.

Sementara pada tahun 2023, Pemerintah Aceh mencatat daya mampu sistem kelistrikan mencapai 822 MW dengan beban puncak sekitar 567 MW. Meski secara umum Aceh masih memiliki surplus daya, sistem tersebut dinilai tetap rentan karena masih bergantung pada jaringan interkoneksi Sumbagut.

Tuanku Muhammad menilai surplus daya tidak otomatis menjamin keamanan energi apabila pusat kendali pasokan masih bertumpu pada jaringan luar Aceh.

Ia mencontohkan gangguan regasifikasi LNG yang terjadi pada tahun 2022 dan menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan hingga 1.124 MW. Dampaknya, Aceh ikut mengalami pemadaman listrik karena pasokan daya tidak mampu memenuhi beban puncak sekitar 530 MW saat itu.

Karena itu, ia menilai Aceh perlu segera memperkuat pembangkit lokal agar memiliki cadangan energi yang mampu berdiri sendiri ketika terjadi gangguan pada jaringan utama Sumatera.

Salah satu langkah yang dinilai realistis adalah mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.

Menurutnya, PLTG Ladong memiliki posisi strategis dalam menopang sistem kelistrikan Aceh, khususnya untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang dapat mendukung utilitas ini beroperasi secara maksimal. Jika diaktifkan secara optimal, PLTG Ladong bisa menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,” ujarnya.

Selain PLTG Ladong, Aceh juga memiliki sejumlah pembangkit lain yang selama ini menopang sistem kelistrikan daerah, seperti PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun, pembangkit listrik tenaga diesel, hingga sejumlah pembangkit energi terbarukan berskala kecil dan menengah.

Baca juga: Rakor Bencana Hidrometeorologi, Wagub Aceh Soroti Listrik dan Meugang

Ia menyebut Aceh juga memiliki potensi pengembangan energi yang besar dari sektor hidro, panas bumi, dan gas alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem kelistrikan daerah di masa depan.

Menurutnya, penguatan pembangkit lokal menjadi sangat penting karena kebutuhan listrik Aceh diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan industri, rumah sakit, sektor pendidikan, dan masuknya investasi baru.

“Kalau Aceh terus bergantung penuh pada sistem luar tanpa memperkuat pembangkit itu sendiri, maka kita akan terus menghadapi panasnya energi. Dampaknya bukan hanya pemadaman listrik, tapi juga kerugian ekonomi yang besar, terganggunya pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan investor,” tegasnya.

Komisi III DPRK Banda Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat untuk segera menyusun roadmap ketahanan energi daerah yang fokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset energi yang sudah ada, serta pembangunan sistem kelistrikan Aceh yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi masa depan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutup Tuanku Muhammad.