Mualem Perpanjang Status Darurat Bencana Aceh hingga 22 Januari 2026

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat 14 hari untuk mempercepat pemulihan dan memastikan bantuan menjangkau wilayah terdampak. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, kembali menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung dari 9 hingga 22 Januari 2026. Keputusan tersebut diumumkan Mualem dalam rapat virtual (Zoom) mengenai perpanjangan status, yang digelar di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026).

Rapat itu dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fad). Hadir pula Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kasdam IM, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.

Dalam keputusannya, Mualem menjelaskan bahwa perpanjangan status ini dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

Keputusan ini mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana, jumlah korban terdampak, serta fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi. Selain itu, beberapa kabupaten/kota mengalami keterbatasan logistik, sehingga perlu percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.

Baca juga: Aceh Tengah Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 8 Januari 2026

“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Status Ketiga Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, dihitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Mualem.

Ia menekankan bahwa perpanjangan ini diperlukan untuk memperlancar pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat secara cepat dan merata, termasuk ke gampong-gampong yang sulit dijangkau.

Mualem juga mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan. Langkah ini diharapkan dapat membantu sekolah, fasilitas publik, organisasi, dan kegiatan ekonomi warga kembali berjalan normal.

“Saya juga restore agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” tuturnya.

Selain itu, Mualem meminta seluruh bupati dan wali kota untuk menyelesaikan penyusunan dokumen R3P paling lambat minggu ketiga Januari 2026, sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.

“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama semua pihak, saya mengucapkan terima kasih,” pungkas Mualem.