Ribuan Rumah Belum Terbangun, Wagub Aceh Desak Percepatan Huntap

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan paparan percepatan pembangunan hunian tetap dalam rapat bersama pemerintah pusat di Jakarta. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/2/2026). 

Dalam forum itu, Fadhlullah menegaskan bahwa kebutuhan hunian tetap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia saat ini.

Berdasarkan data kebutuhan huntap sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh tercatat sebanyak 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, kategori rusak berat dan hilang mencapai 97.936 unit.

Namun hingga 18 Februari 2026, realisasi rencana pembangunan huntap baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Sementara itu, usulan Rencana Aksi (Renaksi) Kementerian PUPR/PKP untuk Aceh sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.

“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” ujar Fadhlullah dalam paparannya.

Baca juga: Warga Bireuen Kompak Tolak Huntara, Minta Huntap Langsung

Ia juga mengusulkan agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel. Dalam skema tersebut, proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara bersamaan. Selain itu, ia mendorong penugasan langsung kepada BUMN Karya agar percepatan dapat dilaksanakan melalui pola cluster construction.

Lebih lanjut, Fadhlullah menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta hasil verifikasi lapangan, seiring terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Menurutnya, data final tersebut harus menjadi acuan resmi dalam penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.

Dalam kesempatan itu, ia turut memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Di antaranya rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta pembangunan ratusan unit rumah di sejumlah desa di Aceh Utara yang kini memasuki tahap pembersihan lahan hingga finalisasi pembebasan lahan.

Fadhlullah juga meminta dukungan anggaran masa transisi agar para pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) maupun tenda darurat dapat segera menempati rumah permanen.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.