TKD Aceh Utuh Lagi! Prabowo Setuju Kembalikan Rp1,7 T untuk Pemulihan Bencana

Wagub Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pengembalian anggaran TKD Rp1,7 triliun untuk mendukung rehabilitasi pascabencana. (Dok : Humas Aceh)

ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut sebelumnya sempat mengalami pemangkasan akibat kebijakan efisiensi nasional.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Wagub Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden sehingga keputusan strategis ini dapat diambil dengan cepat.

Pengembalian anggaran TKD tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Fadhlullah secara langsung meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatera.

Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri sejumlah menteri kabinet serta anggota DPR RI. Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Dasco langsung melakukan sambungan telepon kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah berbincang sejenak, Dasco menyerahkan telepon genggamnya kepada Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan komunikasi dengan Presiden.

Baca juga: Mendagri Tekan Kecepatan Data! Aceh Gaspol Finalisasi Rehab-Rekon Bencana

Tak lama berselang, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bahwa anggaran Aceh tetap utuh.

“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, enggak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh.

Selain persoalan TKD, Wagub Aceh juga meminta pemerintah pusat mempercepat pencairan bantuan pascabencana, termasuk bantuan uang harian dari Kementerian Sosial serta bantuan perbaikan rumah warga terdampak banjir. Ia menekankan bahwa bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak seharusnya menunggu proses pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

Menurutnya, jika pencairan menunggu pembangunan huntara rampung, proses pemulihan masyarakat akan terhambat, terutama bagi warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan telah diverifikasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB sehingga bisa segera diproses.

Di sisi lain, Fadhlullah juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah. Ia menjelaskan bahwa standar biaya pembangunan rumah layak huni di Aceh mencapai Rp98 juta per unit, sehingga ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan yang saat ini masing-masing berada pada angka Rp60 juta, Rp30 juta, dan Rp15 juta.

“Kami mohon hal ini dapat dipertimbangkan kembali, khususnya oleh Kementerian terkait, demi percepatan dan kualitas pemulihan masyarakat pascabencana,” pungkas Fadhlullah.