Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, memberikan sambutan pada acara Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Banda Aceh. (Dok: humas.acehprov.go.id)
ACEH - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menjadi pembicara dalam acara Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) pada Senin (07/07/2025).
Dalam forum itu ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu pondasi penting dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) Aceh. MBG juga menjadi bagian dari penyelesaian masalah kompleks yang saling berkaitan dan merupakan tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan ketimpangan sosial.
Fadhlullah menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan MBG bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk kualitas warga Aceh.
Baca juga: Cetak Pemimpin Visioner, Aceh Gelar Pelatihan Administrator
"Pemerintah menekankan penurunan stunting. MBG ini menjadi pondasi kegiatan pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Wagub juga mengaitkan MBG dengan penguatan ekonomi berbasis koperasi. Pemerintah Aceh saat ini sedang mempersiapkan lebih dari 6.500 desa yang akan memiliki koperasi aktif. Koperasi-koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran dapur MBG dan distribusi pangan antarwilayah. “Kalau koperasi berdiri di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, maka komunikasi dan pasokan antar kabupaten menjadi lebih mudah dan terintegrasi,” tambahnya.
Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Agussabti. Ia menyatakan bahwa dibutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan banyak pihak untuk kelancaran MBG, termasuk dari perguruan tinggi. “Tantangannya besar. Dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien agar dapur MBG dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: 4 Poin Tuntutan Demo Rakyat Aceh Menggugat: Dari Pulau Sengketa hingga Pembangunan Batalion
Prof. Faisal sekali Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, turut mengungkapkan bahwa MBG harus dikelola dengan sistem yang baik dan terukur. Mulai dari perencanaan hingga monitoring. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk industri, untuk memperkuat rantai pasok dan keterlibatan tenaga kerja lokal. Menurutnya MBG juga bisa menumbuhkan ekonomi lokal.
“MBG bukan hanya solusi ketahanan pangan, tapi juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal,” ucapnya.
Lebih lanjut, Prof. Faisal, berkomitmen menjalankan peran akademik melalui riset dan pengembangan peta jalan tata kelola MBG yang berkelanjutan. Forum duek pakat ini menjadi ruang untuk merumuskan prinsip tata kelola yang kuat serta rekomendasi kebijakan guna mendukung efektivitas program.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas.acehprov.go.id