Program Pemulihan Ekonomi BPBA: Bangkitkan Warga Korban Kebakaran Simeulue

Plh. Kepala Pelaksana BPBA Abd Aziz bersama tim saat meninjau langsung lokasi kebakaran di Simeulue. (Dok : BPBA Aceh)

ACEH - Plh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Abd Aziz, SH, M.Si, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah terpencil di Kabupaten Simeulue, Kamis (16/10/2025).

Kunjungan ini menjadi istimewa karena mencakup wilayah yang sebelumnya belum pernah dikunjungi oleh pejabat provinsi.

Tim BPBA mengunjungi tiga desa terdampak kebakaran, yaitu Desa Aie di Kecamatan Simeulue Tengah, Desa Suka Karya di Kecamatan Simeulue Timur, dan Desa Sembilan di Kecamatan Simeulue Barat.

Langkah ini menindaklanjuti surat Bupati Simeulue Nomor 300.2.1/2225/2025 tanggal 26 September 2025, perihal Permohonan Bantuan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana.

Dalam kunjungan tersebut, Abd Aziz dan tim didampingi oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue, Anhar Idris, SE, serta para kepala desa dan aparatur setempat.

Baca juga: 2 Lokasi di Aceh Terbakar, BPBA: Lahan Rumbia & 4 Rumah Warga Dilahap Api

Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan bagi korban kebakaran tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Tercatat 74 kepala keluarga (KK) dengan 262 jiwa terdampak di tiga desa tersebut.

Tim memeriksa kesesuaian antara dokumen pengajuan dan kondisi faktual di lapangan, termasuk menilai tingkat kerusakan rumah serta melakukan validasi data penerima bersama aparatur desa.

Proses ini menjadi dasar untuk menentukan besaran bantuan sesuai tingkat kerusakan yang dialami.

Dalam kesempatan itu, Abd Aziz menjelaskan bahwa seiring meningkatnya kejadian bencana di Aceh, BPBA terus berinovasi dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana di seluruh tahapan — pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.

“Bencana tidak hanya berdampak pada korban jiwa, tetapi juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Salah satu program penanggulangan pascabencana adalah Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2019,” ujar Abd Aziz.

Ia menambahkan, penyelenggaraan program pemulihan ekonomi pascabencana membuka peluang besar bagi masyarakat terdampak untuk berperan aktif dalam proses pemulihan.

Selama ini, kata Abd Aziz, perhitungan dampak bencana umumnya hanya berfokus pada kerusakan fisik, sementara dampak sosial dan ekonomi sering terabaikan.