Banda Aceh Siapkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim Lewat RAD-GPI yang Responsif Gender

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka FGD dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall. (Dok : Diskominfo Banda Aceh)
ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

FGD dan workshop ini diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh, dengan dukungan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya tantangan perubahan iklim yang semakin dirasakan di Kota Banda Aceh sebagai wilayah pesisir. Berbagai risiko, seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, terganggunya layanan dasar, penurunan kualitas lingkungan, hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat dinilai memerlukan kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap isu gender.

Dalam sambutannya, Illiza menjelaskan bahwa penyusunan RAD-GPI menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Banda Aceh Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut juga selaras dengan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Baca juga: Di Forum APEKSI, Wali Kota Banda Aceh Dorong Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim

“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun daerah yang tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” tutupnya.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 145 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim Kota Banda Aceh secara komprehensif dan berkelanjutan.