Mualem Soroti Isu LGBT di Aceh, Minta Seluruh Jajaran Perkuat Upaya Pencegahan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat Forkopimda Aceh yang membahas langkah pencegahan isu LGBT. (Dok : Humas Aceh)
ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan penyebaran LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Aceh telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian seluruh pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

“Itu persoalan serius di Aceh. Selain bertentangan dengan Syariat Islam, LGBT juga menyebar penyakit mematikan HIV/Aids,” kata Mualem.

Menurut Mualem, keberadaan komunitas LGBT di Aceh telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan secara terpadu.

Persoalan tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).

Dalam rapat itu, Mualem meminta Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, memaparkan kondisi terkini terkait isu LGBT di Aceh di hadapan unsur Forkopimda.

Dalam paparannya, Nasir menyebut aktivitas penyebaran konten LGBT dinilai semakin masif, baik melalui ruang digital maupun komunitas tertentu.

“Mereka aktif bergerak menyebar konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat fitness/gym,” kata Nasir.

Ia juga menjelaskan adanya penggunaan sejumlah platform media sosial yang disebut dimanfaatkan untuk membangun komunikasi antarpengguna.

“Ini aplikasi yang dikembangkan oleh Catch Me LLC tersedia di Google Play. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antar pria yang memiliki ketertarikan sesama jenis,” ujarnya.

Selain memaparkan perkembangan tersebut, Nasir juga menyampaikan sejumlah langkah yang sedang dipersiapkan Pemerintah Aceh, di antaranya revisi Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Pornografi, penguatan ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif, serta pembentukan tim terpadu untuk melakukan pemantauan aktivitas di ruang publik maupun media sosial.

“Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial,” katanya.

Dalam rapat yang sama, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyatakan jajarannya akan menindaklanjuti pemantauan aktivitas di media sosial.

“Segera dilaksanakan,” katanya.

Baca juga: MPU Aceh Temui Mualem, Soroti Tambang Ilegal, Zakat, dan Sertifikasi Halal UMKM

Sementara itu, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko menilai media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat, terutama keluarga.

“Karena itu, sosialisasi bahaya LBGT penting sekali. Kita juga harus mengontrol anak-anak kita, sering-sering melihat telepon selulernya,” katanya.

Adapun Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh, Nur Albar, menegaskan bahwa LGBT bukan merupakan organisasi.

“Tapi itu penyimpangan seksual, dan sangat berbahaya,” katanya.

Kepala BIN Daerah Aceh, Andrie P. Mulia, juga menyampaikan pandangannya terkait isu tersebut.

“Gerakan mereka sangat terorganisir. Ini anomali untuk daerah yang kita sebut sebagai Serambi Mekkah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut memerlukan perhatian bersama karena, menurutnya, aktivitas kelompok tersebut dinilai semakin meluas.

“Ini persoalan sangat serius. Mereka menghalalkan segala cara agar tetap eksis. Bagaimana mendeteksi aktifitasnya mereka sesama jenis, sebab kita hanya cepat bereaksi terhadap pasangan berlainan jenis,” ujarnya.