Unjuk Rasa 1 September: Suara Rakyat Aceh Menggema Lawan Kebijakan Tak Adil

Poster Aliansi Masyarakat & Mahasiswa Pase menyerukan tuntutan, mulai dari reformasi DPR-Polri hingga penolakan kenaikan tunjangan DPR. (Dok : Instagram/@komite_independenkampus)

ACEH - Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pase mengundang masyarakat Aceh untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada Senin, 1 September 2025. Ajakan ini diumumkan melalui akun Instagram @komite_independenkampus.

Berdasarkan pantauan media sosial, aksi akan digelar di dua kota, yaitu Lhokseumawe di depan Gedung DPRK Lhokseumawe dan Banda Aceh di depan Gedung DPRA Banda Aceh.

Mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang dinilai menyentuh kepentingan rakyat banyak. Berikut sembilan tuntutan utama:

1. Mendesak reformasi DPR dan Polri, serta mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
2. Menolak pengesahan RUU KUHP.
3. Menolak penambahan 5 batalyon baru di Aceh.
4. Mengecam tindakan kriminal terhadap kebebasan pers.
5. Menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lhokseumawe.
6. Menolak kenaikan tunjangan DPR.
7. Menolak upaya pembuatan sejarah ulang Indonesia, serta mendesak pencopotan Menteri Fadli Zon.
8. Mengusut tuntas pelanggaran HAM di Indonesia.
9. Menuntaskan persoalan perusahaan pertambangan yang bermasalah.

Selain itu, aliansi juga mengumumkan pembukaan donasi mulai 31 Agustus hingga 1 September 2025 untuk mendukung aksi tersebut. Donasi yang diterima mencakup kebutuhan logistik, medis, air mineral, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan.

Baca juga: Demo Gerakan Solidaritas Rakyat Aceh, Kapolda Turun Langsung Temui Massa

Di Banda Aceh, posko donasi didirikan di depan Kantor DPRA, sedangkan di Lhokseumawe posko bantuan dibuka di Taman Riyadh.

“Pajak naik, rakyat menjerit, ekonomi sulit, tunjangan DPR malah naik. Melawan dihantam, pelanggaran HAM belum terselesaikan. Hidup rakyat!” tulis pernyataan dalam poster ajakan aksi.

Berbagai bantuan juga mengalir dari masyarakat yang ikut berpartisipasi, mulai dari air, makanan, obat-obatan, hingga dukungan logistik lainnya.

Tak hanya itu, BEM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) turut menyatakan dukungan dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan bagi peserta aksi apabila terjadi penangkapan.

Aksi ini disebut sebagai bentuk protes terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai semakin menekan masyarakat. Meski demikian, penyelenggara aksi berharap seluruh peserta tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.